Bidik Bupati Neneng, KPK Gerebek Pemkab Bekasi

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius menanggapi sejumlah laporan masyarakat terkait dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin. Keseriusan KPK dibuktikan dengan melakukan penyegelan sejumlah ruangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi, pada Minggu (14/10/2018) siang.

 

Informasi yang diterima MITRA News menyebutkan, seluruh ruangan di lantai satu disegel, di antaranya ruangan kepala dinas, ruangan bidang bangunan umum, ruangan bidang penataan ruang serta kesekretariatan. Tidak hanya disegel, terpasang juga tali plastik berlabel KPK dengan tulisan dilarang masuk. Selain pintu, jendela yang mengitari ruangan lantai satu ini turut disegel.

“Penyegelan dilakukan tiga orang petugas KPK sekitar pukul 13.40. Mereka tidak mengenakan seragam, namun menunjukkan surat perintah sebelum menyegel,” kata Paiman.

Menurutnya, petugas KPK yang menemuinya ingin mengecek sejumlah ruangan di Dinas PUPR. “Mereka menanyakan ruangan Pak Jamaludin (Kadis PUPR), Bu Neneng sama Bu Lina,” ungkapnya. Setelah mengecek identitas petugas KPK dan melihat surat perintah yang ditunjukannya, Paiman mempersilahkan KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah ruangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi.

Selain melakukan penyegelan, KPK juga mengamankan beberapa pegawai dinas dan pihak swasta.

Wakil Ketua KPK, Irjen (Pol) Basaria Panjaitan dalam keterangan singkatnya membenarkan adanya penyegelan ruang kantor PUPR Pemkab Bekasi. Namun demikian, Basaria belum mau memberikan keterangan seputar penggerebekan yang dilakukan penyidik KPK tersebut karena masih masih pemeriksaan dan pengembangan.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan

Aksi Massa Desak KPK

Sebelum penggerebekan dilakukan KPK, aksi mendesak KPK untuk menangkap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dilakukan sejumlah LSM, diantaranya Forum Rakyat Indonesia Berdaya (RIB). Ketua RIB Hitler P Situmorang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

Laporan dugaan tindak pidana korupsi itu berkenaan dengan kerjasama pengelolaan asset daerah dengan pihak ketiga, yaitu PT Hero dan PT YCH di Desa Sukadanau, Kecamatan Cibitung. Sekitar 17 hektar asset daerah yang dikerjasamakan dengan dua perusahaan tersebut.

Dalam laporan itu, dijelaskan adanya persoalan landasan Peraturan Daerah (Perda) yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam dalam kerjasama tersebut. Seharusnya, Bupati Neneng menggunakan Perda 10/2011 tentang asset milik daerah, dan bukan Perda 6/2011 tentang retribusi. RIB memprediksi retribusi dari kerjasama penyewaan asset untuk PT Hero dan PT YCH selama 20 tahun mencapai Rp 7,9 miliar. Rinciannya, PT Hero sewa lahan seluas 93.285 meter persegi x Rp 2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp 4.664.250.000, ditambah biaya kontribusi 10 persen menjadi Rp 5,1miliaran. PT YCH yang menyewa lahan seluas 50.090 meter persegi x Rp 2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp 2.504.500.000 ditambah biaya kontribusi 15 persen menjadi sekitar Rp 2,8 miliaran lebih.

“Itu sewanya 20 tahun, Kalau pakai Perda No. 6 tahun 2011, aset tersebut berpotensi tidak masuk di neraca laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga sangat rentan terjadi penghapusan aset milik daerah. Karena di audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dari tahun 2012, tidak saya temukan itu tercatat di neraca. Jadi sangat rentan ada kecurangan dalam pengelolaan aset milik daerah,” beber Hitler dalam laporannya kepada KPK.

Aksi mendesak KPK untuk menangkap Bupati Neneng Hasanah Yasin juga sempat dilakukan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI). Mereka mendatangi Gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang berada di Jalan Kuningan Persada, Kavling K4, Jakarta Selatan dengan menggunakan kendaraan umum Metro Mini.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Zailani dalam orasinya mendesak KPK segara menangkap Bupati Bekasi dan Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara DPR RI dengan sejumlah elemen masyarakat, anggota komisi III, Arsul Sani telah berjanji mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanggapi adanya temuan dugaan korupsiyang dilakukan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Releated

Faisal Hafan Faridz : “Anggota Fraksi PKS Provinsi Jawa Barat Hibahkan Gaji Bantu Tanggulangi Penyebaran Virus Corona”

Bandung, MITRA NEWS – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faisal Hafan Farid mengatakan bahwa dalam upaya menekan penyebaran dan penularan wabah Covid-19, seluruh anggota legislatif dari PKS di Jawa Barat mengalokasikan gajinya untuk membantu penyemprotan disinfektan. “Tidak hanya Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi saja yang dipotong gajinya untuk menanggulangi wabah Corona ini, tetapi juga Jawa Barat dan Kabupaten serta […]

Selama Wabah Corona, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi Potong Gaji Guna Selamatkan Masyarakat

Bekasi, MITRA NEWS – Fraksi PKS Kabupaten Bekasi sepakat menyisihkan gajinya setiap bulan untuk mengatasi penularan wabah Covid-19 di Kabupaten Bekasi. Besarnya potongan gaji setiap anggota sebesar Rp.10jt/bulan. “Sehingga kontribusi minimal FPKS Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 100jt/bulan dan potongan ini berlaku sampai wabah Corona berakhir,” terang Budiyanto kepada wartawan, Sabtu (28/03/2020) pagi. Adapun potongan gaji […]