Setelah Bupati Neneng, Giliran Anggota DPRD Nunggu Giliran DItangkap KPK

Barang bukti hasil OTT KPK di Kabupaten Bekasi

Bekasi, MITRA News – Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 tersangka kasus suap pengurusan izin Meikarta, giliran anggota DPRD Kabupaten Bekasi siap-siap dijerat dalam kasus senada.
“Besar kemungkinan alat komunikasi yang diamankan berupa handphone milik Kepala Dinas PUPR Jamaludin dan bukti komunikasi antara kadis dengan para anggota DPRD mengenai proyek kegiatan aspirasi dewan (pokok fikiran) DPRD Kabupaten Bekasi akan menjerat anggota DPRD Kabupaten Bekasi,” ujar Koordinator Investigasi LSM Sniper Indonesia, Ciber.

Pihaknya meyakini bahwa bukti komunikasi tersebut yang akan dikembangkan oleh KPK untuk pengusutan lebih lanjut dalam menjerat anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

LSM Sniper Indonesia, lanjut Ciber mengapresiasi kinerja KPK terkait penangkapan pejabat dan rekanan soal kasus suap dan gratifikasi Meikarta.

Seperti diketahui bahwa Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta oleh KPK, Senin (15/10) malam.

Neneng diduga menerima uang dari pihak Meikarta sebesar Rp7 miliar melalui kepala dinas dari komitmen fee sebesar Rp13 miliar. Pemberian dilakukan pada April, Mei, dan Juni 2018. Sampai berita ini ditayangkan, Neneng masih menjalani pemerikaaan di gedung KPK Jakarta Selatan. Sedangkan ketiga kepala dinas telah dilakukan penahanan. (RED)