Bupati Neneng Resmi Jadi Tahanan KPK

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Neneng digiring ke ruang tahanan KPK

Bekasi, MITRA NEWS – Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (16/10/2018). Neneng ditahan setelah hampir 20 jam diperiksa di Gedung KPK Jakarta.

Neneng Hasanah ditangkap oleh petugas KPK pada Senin (15/10/2018) malam. Neneng tiba di Gedung KPK sekitar pukul 23.25 WIB. Setelah tiba, Neneng langsung menjalani pemeriksaan secara intensif. Politisi Golkar tersebut baru keluar dari Gedung KPK dan mengenakan rompi oranye pada pukul 19.46 WIB. “Ditahan di Rutan KPK selama 20 hari pertama,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Dalam kasus ini, Neneng selaku bupati dan para kepala dinas di Pemkab Bekasi diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group. Hingga saat ini, menurut KPK, baru terjadi penyerahan uang sebesar Rp 7 miliar.

Pemberian uang itu terkait pengurusan perizinan proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain Neneng, KPK juga menetapkan tiga kepala dinas dan satu pejabat sebagai tersangka.

Masing-masing yakni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor. Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati. Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi sebagai tersangka.

Sejauh ini, penyidik KPK baru menetapkan tersangka bagi 9 orang. Khusus untuk Bupati Neneng, ia terancam pidana penjara maksimal 20 tahun.

Ia disangkakan dengan UU nomor 31 tahun 1999 pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau pasal 12B. Isi dari pasal tersebut yakni melarang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima janji atau hadiah. Padahal, mereka tahu dengan menerima janji itu bisa menggerakan atau tidak menggerakan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. (RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Releated

Faisal Hafan Faridz : “Anggota Fraksi PKS Provinsi Jawa Barat Hibahkan Gaji Bantu Tanggulangi Penyebaran Virus Corona”

Bandung, MITRA NEWS – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faisal Hafan Farid mengatakan bahwa dalam upaya menekan penyebaran dan penularan wabah Covid-19, seluruh anggota legislatif dari PKS di Jawa Barat mengalokasikan gajinya untuk membantu penyemprotan disinfektan. “Tidak hanya Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi saja yang dipotong gajinya untuk menanggulangi wabah Corona ini, tetapi juga Jawa Barat dan Kabupaten serta […]

Selama Wabah Corona, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi Potong Gaji Guna Selamatkan Masyarakat

Bekasi, MITRA NEWS – Fraksi PKS Kabupaten Bekasi sepakat menyisihkan gajinya setiap bulan untuk mengatasi penularan wabah Covid-19 di Kabupaten Bekasi. Besarnya potongan gaji setiap anggota sebesar Rp.10jt/bulan. “Sehingga kontribusi minimal FPKS Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 100jt/bulan dan potongan ini berlaku sampai wabah Corona berakhir,” terang Budiyanto kepada wartawan, Sabtu (28/03/2020) pagi. Adapun potongan gaji […]