Ketua MOI Bekasi, Doni Ardon : “Media Online Perlu Berbadan Hukum Pers”

Ketua MOI Bekasi, Doni Ardon [doc. Amankila Resort, Bali]
Bekasi, MITRA NEWS – Kehadiran media massa secara online menjadi trending baru jagat dumay (dunia maya) saat ini. Kemudahan mengakses (membuat) situs website dan portal media online di internet ramai dimanfaatkan seseorang atau kelompok tertentu untuk melakukan kegiatan jurnalistik. “Kondisi ini tentunya kurang bisa dikontrol secara maksimal oleh pemerintah,” ungkap Ketua DPC MOI Kabupaten Bekasi, Doni Ardon melalui pesan suara WAG kepada wartawan, pemilik media online, LSM, ormas, aparatur dan pelaku industri di Kabupaten Bekasi. Atas alasan tersebut, program jangka pendek DPP MOI akan mendampingi penuh media online yang diterbitkan anggotanya agar berbadan hukum pers.

“Program pendampingan DPP MOI, nantinya dalam bentuk minimalisasi biaya pengurusan dan fasilitasi notaris,” terang Doni Ardon mengutip pidato Ketua Umum DPP Media Online Indonesia (MOI), Rudi Sembiring saat Munas I MOI di Hotel Grand Cempaka, Jakarta. Targetnya, tahun 2019, sebanyak 300 media online anggota MOI akan berbadan hukum PT dan menjadi konstituen Dewan Pers.

Terpisah, ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengapresiasi program pendampingan media online yang dilakukan organisasi MOI. “Saya akui, sebanyak 2000 media online yang tercatat di Dewan Pers, hanya sekitar 211 media yang sesuai dengan kaidah jurnalistik dan memiliki kelayakan sebagai perusahaan berbadan hukum,” terang lelaki yang akrab dipanggil Stanley ini.

Hal ini, lanjut dia, tentunya menjadi perhatian khusus bagi masyarakat jika sebuah portal media online tidak memenuhi persyaratan berdiri sebagai lembaga pers. Karena, informasi yang disampaikan belum bisa dipastikan kebenarannya.

Yosep menerangkan, berdasarkan Surat Edaran Dewan Pers tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers, media online yang melakukan kegiatan jurnalistik harus berbadan hukum sesuai standar perusahaan Pers. Badan Hukum Indonesia yang dimaksud bisa berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan-badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan badan hukum lainnya, seperti Yayasan atau Koperasi.

“Jika keberadaan media online telah berbadan hukum pers, tentu memudahkan dewan pers dalam melakukan pegawasan,” terang Stanley. Dalam kaitan pengawasan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berwewenang untuk memblokir situs media online yang terbukti menyebarkan berita bohong, hoax, provokatif, menebar kebencian dan memecah-belah persatuan. (Ade Akew)

Artikel yang Direkomendasikan

4 Komentar

  1. Admin, bisa lebih sering update artikel gak? kadang lama banget nunggu update-nya.
    Padahal konten-kontenmu selalu bagus loh

    1. Iya. Dalam proses kerjasama online dan rekruitmen reporter.

  2. Terus berkarya ya, tulisannya enak di baca.

    1. siap. tks link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *