Badan Hukum 1000 Media Online Indonesia

Ketua Umum DPP MOI, Rudi Sembiring (kiri)

Jakarta, MITRA NEWS – Seluruh media online mendapat kemudahan dalam pembentukkan badan hukum Perusahaan Pers. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Media Online Indonesia (Ketum DPP MOI), Rudi Sembiring Meliala didampingi Sekretaris Jenderal DPP MOI Eddy Prabowo menegaskan hal tersebut pasca penutupan Munas ke IV Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia di Jakarta, Senin (29/10/2018).

Melalui siaran pers,  Rudi Sembiring menargetkan 1000 anggota MOI memiliki badan hukum perusahaan pers pada akhir tahun 2019.   “Target ini kita tempuh dengan beberapa terobosan, diantaranya mempermudah proses pendirian setiap perusahaan pers dan meringankan biayanya, sehingga tidak ada lagi alasan pemilik media online di Indonesia tidak berbadan hukum perusahaan pers,” jelasnya.

Bahkan jika ada pengusaha media online yang tidak mampu membiayai pembuatan perusahaan persnya, DPP MOI akan memberikan pinjaman biaya sebagian. “Hal ini kami lakukan untuk perkembangan perusahaan media online di Indonesia,” jelasnya.

Dia mengakui program yang diupayakannya termasuk program mendesak dan sifatnya segera. “Sangat rawan dan beresiko tinggi bagi media online yang melakukan pemberitaan namun tidak memiliki badan hukum pers. Karena,  pada beberapa kasus kriminalisasi pers, pemilik media online seperti itu kerap dijerat menggunakan UU ITE. Hal ini marak terjadi,”  ungkapnya.

MOI, lanjut dia,  berkewajiban menjaga Media Online dari tindakan kriminalisai jurnalisme yang kerap terjadi. “Dalam hal pencemaran nama baik,  media online yang telah berbadan hukum perusahaan tidak mudah dikenai UU ITE,” terangnya.  Inilah hal mendasar bagi MOI dalam memberikan kemudahaan media online mendirikan perusahaan pers yang berbadan hukum.

Selanjutnya DPP MOI akan mendaftarkan ke Dewan Pers semua media online yang telah berbadan hukum perusahaan pers tersebut.

“Jika ada media online yang menginginkan program pembuatan badan hukum perusahaan pers ini silahkan menghubungi setiap pengurus DPC di tingkat Kabupaten dan Kota,  atau melalui DPW bilamana belum terbentuk DPC nya dan atau DPP bila DPW di wilayahnya. Atau bisa juga mengunjungi website www.moi.or.id,” jelasnya.  (DADY/RED)

12 thoughts on “Badan Hukum 1000 Media Online Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Releated

SMSI Fasilitasi Pusdiklat Paramedis Penanganan Copid 19

Bantu perangi Covid 19, SMSI Siapkan Pusdiklat Untuk Penginapan Paramedis dan Tenaga Kesehatan MEMERANGI COVID 19, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat mendukung program Pemerintah Pusat dalam penanganan Covid 19. Hal ini disampaikan Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus saat menggelar rapat terbatas di Gedung Journalist Boarding School (JBS) Cilegon, Banten, Jumat (3/04/2020). Gedung JBS merupakan […]

Rentan Terpapar Corona, SMSI Bekasi Raya Ingatkan Pentingnya APD Bagi Jurnalis

BEKASI – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Perwakilan Kabupaten Bekasi, Doni Ardon mengingatkan pentingnya Alat Perlindungan Diri (APD) bagi wartawan yang tetap menjalankan tugasnya menyampaikan pemberitaan ke masyarakat di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. “Peran jurnalis yang meliput dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan virus Corona di tanah air sangatlah penting, terlebih para jurnalis […]