Badan Hukum 1000 Media Online Indonesia

Jakarta, MITRA NEWS – Seluruh media online mendapat kemudahan dalam pembentukkan badan hukum Perusahaan Pers. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Media Online Indonesia (Ketum DPP MOI), Rudi Sembiring Meliala didampingi Sekretaris Jenderal DPP MOI Eddy Prabowo menegaskan hal tersebut pasca penutupan Munas ke IV Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia di Jakarta, Senin (29/10/2018).

Melalui siaran pers,  Rudi Sembiring menargetkan 1000 anggota MOI memiliki badan hukum perusahaan pers pada akhir tahun 2019.   “Target ini kita tempuh dengan beberapa terobosan, diantaranya mempermudah proses pendirian setiap perusahaan pers dan meringankan biayanya, sehingga tidak ada lagi alasan pemilik media online di Indonesia tidak berbadan hukum perusahaan pers,” jelasnya.

Bahkan jika ada pengusaha media online yang tidak mampu membiayai pembuatan perusahaan persnya, DPP MOI akan memberikan pinjaman biaya sebagian. “Hal ini kami lakukan untuk perkembangan perusahaan media online di Indonesia,” jelasnya.

Dia mengakui program yang diupayakannya termasuk program mendesak dan sifatnya segera. “Sangat rawan dan beresiko tinggi bagi media online yang melakukan pemberitaan namun tidak memiliki badan hukum pers. Karena,  pada beberapa kasus kriminalisasi pers, pemilik media online seperti itu kerap dijerat menggunakan UU ITE. Hal ini marak terjadi,”  ungkapnya.

MOI, lanjut dia,  berkewajiban menjaga Media Online dari tindakan kriminalisai jurnalisme yang kerap terjadi. “Dalam hal pencemaran nama baik,  media online yang telah berbadan hukum perusahaan tidak mudah dikenai UU ITE,” terangnya.  Inilah hal mendasar bagi MOI dalam memberikan kemudahaan media online mendirikan perusahaan pers yang berbadan hukum.

Selanjutnya DPP MOI akan mendaftarkan ke Dewan Pers semua media online yang telah berbadan hukum perusahaan pers tersebut.

“Jika ada media online yang menginginkan program pembuatan badan hukum perusahaan pers ini silahkan menghubungi setiap pengurus DPC di tingkat Kabupaten dan Kota,  atau melalui DPW bilamana belum terbentuk DPC nya dan atau DPP bila DPW di wilayahnya. Atau bisa juga mengunjungi website www.moi.or.id,” jelasnya.  (DADY/RED)