Begini Isi Kontrak Politik Caleg Budiyanto PKS

Kontrak politik caleg Budiyanto

Bekasi,  MITRA NEWS – Caleg DPRD Kabupaten Bekasi nomor urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera, Budiyanto menandatangani kontrak politik di hadapan tokoh masyarakat Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Bekasi, yakni Kecamatan Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Serangbaru, Bojongmangu, Cibarusah dan Setu di Pelataran Parkir Ruko Icon City, Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Minggu (04/11/2018).

Dengan ditandatanganinya kontrak politik tersebut, para kader, simpatisan dan Sahabat Budiyanto akan mendukung pencalonan Budiyanto di Pileg 2019 mendatang.

Penandatanganan kontrak politik caleg Budiyanto

Sebaliknya, apabila terpilih, Budiyanto harus memenuhi tuntutan para masyarakat pendukungnya seperti yang tertulis dalam kontrak politik tersebut.

“Janjinya Pak Budiyanto, sebagai tim utama di Dapil 1 ini akan mendapatkan 2 kursi. Caleg yang ada bergerak mencari suara ke luar dan tidak ribet ke dalam. Ini fix diatur,” kata Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Moh. Nuh kepada wartawan usai penandatangan kontrak politik tersebut.
Dia mengaku optimis dengan pencalonan Budiyanto sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi karena track recordnya dinilai bagus oleh masyarakat.

“Kami yakin proses politik yang smooth dengan pengalaman jaringan komunikasi yang terjalin, sesuatu yang abstrak di pertarungan politik 2019. Insya Allah Kami akan menangkan itu,” jelasnya.

Sementara itu Budiyanto dalam gelaran Deklarasi 222 mengatakan dirinya siap membagi sebesar 50 persen dari gajinya sebagai anggota legislatif untuk kepentingan masyarakat umum.  Dia optimis PKS akan memperoleh 2 kursi di Dapil 1 Kabupaten Bekasi.

“Deklarasi 222 merupakan salah satu wujud keseriusan kami dalam memenangan pertarungan politik di tahun 2019 ini, ” ucapnya.

Budiyanto menjelaskan,  Deklarasi 222 dia gelar sebagai tekad kebersamaan antara para caleg PKS dan juga untuk kemenangan Calon Presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

“Saya ramu secara seni. Saya nomor 2 dari caleg Kabupaten dipaketkan dengan caleg nomor urut 2 untuk DPRD provinsi dan DPR RI. Harapannya komunikasi internal maupum eksternal jadi lebih mudah, ” kata Budiyanto. (RED) 

Berikut naskah kontrak politik Budiyanto terhadap masyarakat :

# Dalam Hal Tugas Penganggaran (Budgeting), jika ada alokasi Aspirasi Penganggaran sebagai salah satu Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Kabupaten Bekasi, maka akan melibatkan Kader, Struktur Partai dan Tim Sukses Non Struktural secara proporsional sebagai berikut :
√ Memberikan alokasi Usulan Aspirasi Porsi Tim Sukses Kader2 Struktural
sebesar 25% dari Nilai Alokasi Usulan DPRD yang dipimpin dan di Koordinasikan
oleh Ketua dan Sekretaris Tim Sukses Kader2 Struktural.
√ Memberikan alokasi Usulan Aspirasi Porsi Tim Struktur DPD dan DPC PKS Dapil
1 Kabupaten Bekasi sebesar 25% dari Nilai Alokasi Usulan DPRD yang dipimpin
dan di Koordinasikan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPD PKS
Kabupaten Bekasi.
√ Memberikan alokasi Usulan Aspirasi Porsi Tim Sukses Non Struktural sebesar
50% dari Nilai Alokasi Usulan DPRD yang dipimpin dan di Koordinasikan langsung oleh Anggota DPRD terpilih bersama Perwakilan Tim Sukses Struktural
berdasarkan Perwakilan Wilayah dengan porsi alokasi sesuai capaian suara
masing2 lokasi secara proporsional.
# Dalam Hal Tugas Legislasi (Pembuatan Peraturan Daerah), jika ada ide pemikiran dan permasalahan maka akan melakukan langkah sebagai berikut :
√ Mengkomunikasikan dengan semua Perwakilan Tim Sukses untuk melakukan
langkah-langkah strategis dan teknis sehingga akan melibatkan banyak
steakholder dalam hal teknis dan pemikiran.
√ Menerima dan Memberikan masukan atas permasalahan-permasalahan peraturan yang ada di Kabupaten Bekasi baik yang sedang dibahas maupun peraturan yang sudah ada dan telah berlaku di Kabupaten Bekasi sehingga Para Kader dan Tim Sukses menjadi mengetahui dan memahami peraturan yang ada.

# Dalam hal Tugas Pengawasan (controling), jika ada informasi dan permasalahan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan maka akan melakukan langkah sebagai berikut :
√ Mengkomunikasikan dengan Perwakilan Tim Sukses untuk melakukan langkah-
langkah strategis dan teknis sehingga tugas pokok dan fungsi pengontrolan
berjalan sesuai mekanisme dan etika organisasi yang baik dan benar.
√ Menerima dan Memberikan masukan atas permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang ada hubungannya dengan hajat hidup orang banyak dan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD dalam hal tugas pengawasan yang
melekat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Dalam Hal jika “saya ingkar janji” atas “Komitmen Kontrak Politik” ini maka saya
bersedia dijauhkan dari Keberkahan Kehidupan Dunia Akhirat dan Kader beserta Tim Sukses berhak memberikan peringatan dan menghukum secara administrasi, secara adat dan menghukum secara social sebagaimana normativenya etika hukum yang berlaku di masyarakat.

Tinggalkan Balasan