Ketua PPNU, Doni Ardon : “Isu Miring Modal Lawan Politik Jatuhkan Jokowi”

Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo membangun infrastrutur dari desa, daerah pinggiran dan perbatasan.

Jakarta, MITRA NEWS – Isu miring menjadi modal lawan politik Joko Widodo ddi perhelatan akbar Pemilihan Presiden Republik Indonesia periode tahun 2019 – 2024. menanggapi serangan tersebut, Presiden Joko Widodo belakangan ini kerap menjawab berbagai isu miring yang ditudingkan kepadanya. Jawaban itu disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu dengan berbagai elemen masyarakat dan dalam berbagai acara.

Misalnya, saat hadir di acara Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, baru baru ini, ada empat isu miring yang diklarifikasi oleh Presiden Jokowi. “Isu-isu seperti ini banyak dipercayai. Kalau tidak diterangkan berulang-ulang oleh pak Jokowi, dipikir sebuah kebenaran,” kata ketua Pemuda Pelopor Nahdlatul Ulama, Doni Ardon saat ditemui MITRA News di Sentul City, Bogor.

Isu miring yang kerap diramaikan lawan politik untuk menjatuhkan nama baik Jokowi, lanjut Doni, salah satunya adalah isu PKI. “Isu PKI ini telah menyerang Jokowi sejak Pilpres 2014 lalu dan masih terus direproduksi hingga saat ini,” ungkapnya.

Dia menepis keterkaitan Presiden Jokowi dengan Partai Komunis Indonesia. Argumennya adalah Jokowi lahir pada 1961. Sementara PKI dibubarkan oleh pemerintah pada 1965. Artinya, pada saat PKI dibubarkan oleh pemerintah, Jokowi baru berumur 4 tahun. “Kok bisa jadi aktivis PKI itu dari mana, enggak ada aktivis PKI balita itu, enggak ada. Tetapi di dalam media sosial banyak sekali gambar-gambar seperti ini,” ujarnya.

Dalam setiap pertemuan dengan masyarakat, Jokowi kerap menunjukkan gambar saat Ketua PKI DN Aidit berpidato di suatu panggung. Di dalam foto yang sudah diedit itu, Jokowi berada di dekat DN Aidit. “Saya cek ini pidato tahun berapa sih? Tahun 55. Saya lahir saja belum, kok sudah ada di dekatnya ini,” kata Doni Ardon menirukan ucapan Jokowi.

Namun anehnya masih banyak masyarakat yang mempercayai isu bahwa dirinya adalah kader atau simpatisan PKI. “Banyak yang percaya, karena berdasarkan hasil survey sebanyak enam persen penduduk Indonesia mempercayainya dan enam persen itu sekitar sembilan juta orang,” ucapnya.

Selain PKI, isu lain yang menyerang Jokowi adalah bahwa mantan Wali Kota Solo itu merupakan antek asing. Untuk tudingan ini, Doni Ardon menjawabnya dengan langkah pemerintah menguasai blok Mahakam, blok Rokan, hingga divestasi saham PT Freeport.

“Antek asing yang mana, blok Mahakam yang dulu dikelola Perancis dan Jepang sudah 100 persen diserahkan kepada Pertamina pada tahun 2015. Lalu blok Rokan, Chevron, sudah 100 persen dimenangi Pertamina,” kata Doni Ardon.

Lalu Freeport yang selama 40 tahun, Indonesia hanya kebagian 9,3 persen, setelah dinego Jokowi, Indonesia mendapatkan 51 persen dan halini sudah head agreement sudah sales and presale agreement. Untuk pencapaian tersebut, bukan hal mudah karena Jokowi mendapat tekanan politik dari kanan dan kiri, khususnya tekanan isu miring dan fitnah yang dilontarkan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan antek asing yang sebenarnya.

Keberadaan tenaga kerja China pun masih dihubung-hubungkan dengan antek asing. Era pemerintahan Jokowi disebut-sebut sebagai surga bagi pekerja asing dari China. Disebut-sebut bahwa tenaga kerja asing dari negeri tirai bambu yang bekerja di Indonesia mencapai 10 juta orang. “Padahal, tenaga kerja asing yang ada di Indonesia hanya sekitar dua puluh empat ribuan berbanding jauh dengan jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di China justru lebih besar, yakni mencapai 80.000 orang,” ungkapnya mengutip pernyataan Jokowi.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengatakan, langkah Jokowi secara berulang menjawab tudingan yang diarahkan kepadanya adalah sesuatu yang wajar. Sebab, tudingan yang dilemparkan kepada Jokowi juga direproduksi berulang-ulang di media sosial.

“Kalau kita lihat dari aspek komunikasi, kalau tudingan berulang-ulang tidak ada respons yang berulang-ulang juga, maka yang terkonstruksi di masyarakat bahwa tudingan itu benar,” kata Emrus kepada wartawan. Oleh karena itu, Emrus berpendapat bahwa langkah Jokowi yang menjawab tudingan dalam berbagai kesempatan itu sudah tepat.

Namun, Emrus juga menilai hal tersebut belum cukup. Jokowi, Tim Sukses dan para relawan tidak cukup hanya menjawab tudingan yang dilemparkan lawan politik. Namun, sebaiknya harus bisa menciptakan isu positif terkait keberhasilan pemerintahannya. Dengan demikian, publik tidak terjebak pada balas pantun politik.

“Jadi timses Pak Jokowi atau pemerintah harus menjelaskan ke publik tentang keberhasilan yang dilakukan pemerintah, dan itu harus disampaikan secara berulang-ulang juga,” kata Direktur Eksekutif Emrus Corner ini. (De Akew)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *