BI Jabar Menyelenggarakan Capacity Building West Java Incorporated 2018

Dede Farhan, nara sumber Capacity Building West Java Corporated

Bekasi,  MITRA NEWS – Sektor manufaktur dan agrikultur merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar pada perekonomian Jawa Barat. Namun potensi dan peluang investasi pada kedua sektor tersebut belum dieksplorasi secara maksimal oleh 27 Kabupaten/ Kota di Jawa Barat. Hal ini disebabkan masih terkonsentrasinya pengembangan sektor industri manufaktur di kawasan Jawa Barat bagian utara saja.

“Mungkin karena infrastruktur transportasi dan pelabuhan-nya lebih memadai dibandingkan Jawa Barat bagian selatan,” tulis Dede Farhan Aulawi, dalam rilisnya sebagai salah satu nara sumber acara Capacity Building di Hotel Luxton Cirebon – Jawa Barat, Senin (12/11/2018) sianf.

Sebagaimana bisa dimaklumi, lanjutnya,  bahwa industri manufaktur sangat erat kaitannya dengan hilir mudik bahan baku dan pengiriman produk jadi yang sangat membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.

Adapun yang masih menjadi persoalan dalam pengembangan sektor agrikultur adalah masalah pembiayaan investasi karena kesulitan dalam menyusun skema kerjasama investasi di bidang ini. Oleh karena itu, Bank Indonesia Jawa Barat berinisiatif menyelenggarakan capacity building dengan tema “Strategi Peningkatan Investasi di bidang Manufaktur dan Agrikultur “, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan investasi di kedua sektor tersebut.

Pada kesempatan tersebut BI Jawa Barat mengundang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) dari 27 Kabupaten/ Kota di Jawa Barat.

Adapun Dede sendiri pada kegiatan capacity building ini menyampaikan materi terkait Tata Kelola Pelayanan Publik yang Bersih, yaitu pelayanan yang bebas dari pungutan liar (Pungli).

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua sektor pelayanan publik, termasuk pelayanan terkait penanaman modal/ investasi harus bersih dari pungutan liar untuk meningkatkan gairah usaha masyarakat yang berujung pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Jika dilihat dari persfektif persepsi publik dalam hal pelayanan aparatur negara, kinerjanya dirasakan masih belum seperti yang diharapkan, terutama dalam hal : (1) Prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang dianggap masih berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, dan kurang konsisten, (2) Terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu, dan biaya), (3) Menganggap masih banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang berindikasi penyimpangan dan KKN.

Terkait masih adanya keluhan masyarakat dalam hal pungutan liar ini, maka Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Ini merupakan komitmen nyata dari Pemerintah agar seluruh aparatur negara memberikan pelayan yang terbaik buat masyarakatnya, yaitu pelayanan yang sesuai dengan standar baik standar waktu, standar biaya maupun standar pelayanan lainnya yang tidak diskriminatif. (MUL) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Releated

SMSI Fasilitasi Pusdiklat Paramedis Penanganan Copid 19

Bantu perangi Covid 19, SMSI Siapkan Pusdiklat Untuk Penginapan Paramedis dan Tenaga Kesehatan MEMERANGI COVID 19, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat mendukung program Pemerintah Pusat dalam penanganan Covid 19. Hal ini disampaikan Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus saat menggelar rapat terbatas di Gedung Journalist Boarding School (JBS) Cilegon, Banten, Jumat (3/04/2020). Gedung JBS merupakan […]

Rentan Terpapar Corona, SMSI Bekasi Raya Ingatkan Pentingnya APD Bagi Jurnalis

BEKASI – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Perwakilan Kabupaten Bekasi, Doni Ardon mengingatkan pentingnya Alat Perlindungan Diri (APD) bagi wartawan yang tetap menjalankan tugasnya menyampaikan pemberitaan ke masyarakat di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. “Peran jurnalis yang meliput dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan virus Corona di tanah air sangatlah penting, terlebih para jurnalis […]