Presiden Jokowi Berharap Dana Desa Berputar di Desa

Lampung, MITRA NEWS – Dana desa merupakan program pemerintah untuk memulai pembangunan dari pinggiran Indonesia, karena sebagian besar masyarakat berada di desa. Oleh karena itu, anggaran untuk program ini pun ditingkatkan terus setiap tahunnya. “Sejak 2015 kita telah mengucurkan dana mencapai Rp 20,7 triliun ke seluruh desa. Gede banget ini. Tahun 2016 Rp 46,9 triliun, tahun 2017 Rp 60 triliun, tahun 2018 Rp 60 triliun, dan tahun depan Rp 70 triliun. Ini sudah disetujui DPR. Artinya sampai saat ini yang dikucurkan Rp187 triliun,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Islamic Center Sukadana, Kabupaten Lampung Timur pada acara Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Lampung baru-baru ini.

Presiden mengingatkan agar dana desa tersebut hanya berputar di desa dan tidak dibawa lagi ke kota, apalagi ke Jakarta. “Kami ingin ada perputaran uang di desa. Jangan sampai dana desa keluar dari desa, enggak apa-apa keluar sedikit di lingkup kecamatan. Jangan sampai uang kembali ke kota, kembali ke Jakarta, semakin banyak beredar di bawah (desa), kesejahteraan masyarakat dipastikan meningkat,” tutur Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengingatkan agar pembelian material untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jembatan misalnya, seperti batu kali, batu bata, pasir, semen didapat dari desa sendiri atau desa tetangga. Seandainya tidak ada atau tidak mencukupi, dibeli dari lingkup kecamatan.

“Penggunaaan tenaga kerja, juga tukangnya dari desa itu dan termasuk keneknya dari desa,” saran Jokowi. Ia berharap agar uang berputar di desa sehingga kesejahteraan desa meningkat. “Itu kalau dana desa dipakai untuk infrastruktur,” ujar Presiden Jokowi menambahkan.

Kepala negara mengaku dirinya rutin mengecek langsung penggunaan dana desa ini ke lapangan dan meminta laporannya dan berdasarkan laporan yang diterimanya sejak tahun 2015 hingga 2017, jalan desa telah terbangun sepanjang 123.000 kilometer.

Selain itu dibangun juga posyandu sebanyak 11.500 unit, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 18.000 unit, pasar desa 6.500 pasar, jembatan sepanjang 791 kilometer, irigasi 28.000 unit, embung 1.900 unit, dan 26.700 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Artinya, ucap Presiden, penggunaan dana desa sudah tepat, tapi perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga kesejahteraan masyarakat di 74.000 desa akan meningkat. “Nanti kelihatan, kemiskinan, _stunting_ menurun berapa akan kelihatan,” ucapnya.

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, dan Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim

Kepala Negara juga berharap dana desa ini tidak hanya digunakan untuk infrastruktur semata, tetapi dimanfaatkan juga untuk pemberdayaan ekonomi. Di hadapan para perangkat desa yang hadir, Presiden mengajak mereka untuk jeli melihat potensi yang dimiliki desanya. (RED) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Releated

Faisal Hafan Faridz : “Anggota Fraksi PKS Provinsi Jawa Barat Hibahkan Gaji Bantu Tanggulangi Penyebaran Virus Corona”

Bandung, MITRA NEWS – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faisal Hafan Farid mengatakan bahwa dalam upaya menekan penyebaran dan penularan wabah Covid-19, seluruh anggota legislatif dari PKS di Jawa Barat mengalokasikan gajinya untuk membantu penyemprotan disinfektan. “Tidak hanya Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi saja yang dipotong gajinya untuk menanggulangi wabah Corona ini, tetapi juga Jawa Barat dan Kabupaten serta […]

Selama Wabah Corona, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi Potong Gaji Guna Selamatkan Masyarakat

Bekasi, MITRA NEWS – Fraksi PKS Kabupaten Bekasi sepakat menyisihkan gajinya setiap bulan untuk mengatasi penularan wabah Covid-19 di Kabupaten Bekasi. Besarnya potongan gaji setiap anggota sebesar Rp.10jt/bulan. “Sehingga kontribusi minimal FPKS Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 100jt/bulan dan potongan ini berlaku sampai wabah Corona berakhir,” terang Budiyanto kepada wartawan, Sabtu (28/03/2020) pagi. Adapun potongan gaji […]