PDAM Bekasi Dalam Pantauan KPK

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sayuti mengatakan, pendampingan KPK terhadap Tirta Bhagasasi perlu dilakukan karena nilai dana yang dikucurkan cukup besar sekitar Rp 197 miliar. Penyertaan modal pada PDAM Tirta Bhagasasi itu diputuskan melalui rapat paripurna pansus 29 DPRD Kabupaten Bekasi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2018.

“Kalau Pemerintah Kabupaten Bekasi mau aman (pengelolaan dana modal), pakai pendampingan hukum dari KPK untuk pelaksanaan proyek-proyek besar,” ujarnya.

Dijelaskan Jejen Sayuti bahwa sejaksejak  2002 hingga 2008, PDAM Tirta Bhagasasi mendapat suntikan anggaran dari APBD Kabupeten Bekasi sebesar Rp 236 miliar. Jika ditotal, Tirta Bhagasasi mengajukan anggaran dari 2018 sampai 2022 mencapai Rp906 miliar.

Rencananya, dana tersebut digunakan PDAM Tirta Bhagasasi untuk sejumlah pembangunan infrastruktur seperti Instalasi Pengelolaan Air (IPA), pembuatan reservoir, dan boosterpump di wilayah Kabupaten Bekasi.

Lalu, pemasangan jaringan distribusi utama, pembuatan jembatan pipa dan penguatnya, serta pembelian lahan untuk instalasi. PDAM Tirta Bhagasasi merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikuasai Pemkab dan Pemkot Bekasi. Komposisi besaran modal yakni Pemkab Bekasi 77,53 persen atau Rp 236,5 miliar, dan Pemkot Bekasi 22,47 persen atau senilai Rp 68,5 miliar. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *