PRABOWO vs WARTAWAN

Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subiyanto bermasalah terhadap profesi wartawan. Beberapa kali, mantan Danjen Kopassus itu memarahi wartawan dan tak ragu menyebut wartawan sebagai Antek Perusak Demokrasi. 


Jakarta, MITRA NEWS – Calon Presiden Prabowo Subianto kembali meluapkan amarahnya kepada media massa. Kali ini kemarahan tersebut ia tumpahkan di panggung acara peringatan hari disabilitas internasional yang digelar di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (5/12).

Dengan suara khasnya yang meledak-ledak, Prabowo mengatakan media turut menjadi pelaku manipulasi demokrasi.

Prabowo marah kepada media saat peringatan hari disabilitas internasional, Rabu (5/12).

“Kita dipandang dengan sebelah mata karena mereka menganggap kita gak punya duit, mereka sudah tutup semua buktinya hampir semua media tidak mau liput sebelas juta lebih orang yang kumpul,” kata Prabowo.

Prabowo yang menggunakan kemeja biru berpeci hitam mengajak penyandang disabilitas untuk tidak perlu lagi menghargai wartawan, karena menurutnya wartawan adalah antek-antek perusak demokrasi Indonesia.

“Saya sarankan kalian gak usah hormat sama mereka lagi, mereka hanya antek-anteknya penghancur negara ini,” pungkasnya.

Sikap Prabowo ‘menghina wartawan’ bukan pertama kalinya. Prabowo juga pernah memarahi sejumlah wartawan televisi, yaitu, wartawan dari Berita Satu, Kompas TV, dan Metro TV.

Foto Prabowo ketika memarahi wartawan Berita Satu, Kompas TV, dan Metro TV.

Prabowo memarahi ketiga reporter itu dan menyuruh agar bilang kepada bosnya untuk bersikap adil kepada Prabowo. Karena, selama ini, Prabowo kerap diberitakan yang negatif dan tidak sesuai fakta.

Dalam jumpa pers, Prabowo juga tak mau menjawab pertanyaan dari wartawan The Jakarta Post. Karena, Prabowo merasa percuma menjawab pertanyaan jika jawabannya tak dimuat.

Prabowo melalui kubunya juga memboikot stasiun Metro TV. Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo sekaligus Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, mengeluarkan surat edaran tertanggal 22 November 2018 perihal menolak permohonan wawancara salah satu televisi swasta.

Surat ini terkait dengan instruksi dari Ketua BPN Prabowo Subianto/Sandiaga Uno, Djoko Santoso, untuk memboikot Metro TV. Dalam suratnya, Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa seluruh komponen BPN, termasuk partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur agar menolak setiap undangan maupun wawancara yang diajukan televisi swasta itu hingga waktu yang ditentukan.

Wartawan membakar foto Prabowo

Protes atas pernyataan calon Presiden Indonesia, Prabowo Subianto soal tudinganya terhadap profesi pewarta, Puluhan wartawan yang tergabung dalam aliansi Jurnalis NKRI melakukan aksi di depan Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jumat (7/12). Dalam aksi tersebut massa sempat membakar foto bergambar Prabowo Subianto.

Foto : Aksi wartawan mengecam Prabowo

“Prabowo harus diingatkan bahwa pers adalah pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam kehidupan bernegara,” ujar Koordinator Aliansi Jurnalis NKRI Rivai Lamahoda.

Menurutnya membangun narasi permusuhan kepada jurnalis adalah ‘kebodohan’ nyata mengingat Prabowo sedang menggalang dukungan untuk pencalonannya dalam Pilpres 2019.

Untuk itu Aliansi Jurnalis NKRI menuntut Prabowo segera mencabut pernyataan yang menghina, merendahkan profesi jurnalis sebagai ‘antek penghancur NKRI.

Menanggapi aksi jurnalis, Ketua Dewan Pers, Yosep ‘Stanley’ Adi Prasetyo mengatakan pemboikotan media bisa berpotensi sanksi pidana. Hal tersebut diungkapkannya menanggapi surat edaran dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga yang memboikot Metro TV.

Stanley mengingatkan Prabowo tentang keberadaan UU Pers

Stanley mengingatkan Prabowo dan pihak BPN, kalau menghalang-halangi kerja wartawan untuk mendapatkan informasi, bukan hanya merugikan, tapi terancam terkena pasal pasal 18 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, yang menyebut ada ancaman pidana untuk menghalangi kerja wartawan.

Aturan ini secara rinci dijelaskan dalam pasal 18 ayat (1), yang berbunyi ‘Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)’.

Secara terpisah, Erick Thohir, salah satu pengusaha media yang juga pendiri Mahaka Group – perusahaan induk yang fokus pada bisnis media dan entertainment, penyiaran (Gen FM & Jak FM, stasiun televisi Jak tv), penerbitan (Harian Republika, Golf Digest, digital – mengatakan bahwa media merupakan ‘agent of change’, (agen) perubahan yang harus diapresiasi.

Sebagai pemilik Mahaka Group, Erick mengatakan bahwa dirinya dapat bersikap independen meskipun saat ini sedang berpihak di salah satu kubu politik tertentu.

“Saya, sebagai orang media, sangat apresiasi dengan wartawan yang kerjanya 24 jam,” ucapnya.

“Saya pemilik media, sangat independen. Begitupun Republika tetap independen, tidak ada tekanan dari saya kepada wartawan, padahal warna saya jelas,” sambung Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Calon Joko Widodo/Ma’ruf Amin ini. (ADE AKEW)

Alamaaak

Tinggalkan Balasan