Kades Bantarjaya, Abu Jihad : “BPN Seharusnya Sosialisasi Program PTSL Sebelum Diluncurkan”

Bekasi, MITRA NEWS – Program Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertimpa kabar negatif. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya mendapat respon baik dari masyarakat, tapi tidak di Kabupaten Bekasi, khususnya Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran. Aparat desa setempat terkesan merasa terbebani dengan adanya program PTSL tersebut karena akibat pelayanan Program PTSL yang buruk, masyarakat menilai negatif terhadap pemerintah desa tersebut.

Seperti dikatakan Kepala Desa Bantar Jaya, Kecamatan Pebayuran, Abu Jihad kepada MITRA NEWS.

Menurutnya, program Pemerintah pusat berupa PTSL yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) mestinya memberikan bimbingan kepada para kepala desa. Karena dampaknya aparatur desa tidak mengerti tata cara pelaksanaannya dan Program PTSL menjadi mubazir, lalu pemerintah desa menjadi kambing hitam.

“Mestinya BPN memberikan bimbingan dan sosialisai terlebih dahulu kepada para kepala desa dan masyarakat, karena akibatnya kami yang mendapat catatan negatif dari masyarakat,” keluh Abu Zihad.

Dia mengaku dikambing hitamkan dengan adanya program PTSL.

“Adanya program PTSL, kami akhirnya menjadi terperiksa karena dituduh melakukan pungutan liar (Pungli),” kata Abu.

Begitupun halnya di salah satu desa atau kelurahan di Kecamatan Pebayuran sampai diperiksa karena dilaporkan oleh masyarakat telah melakukan pungli.

“Padahal, hingga saat ini peraturan yang mengacu pada SK 3 Menteri ataupun adminstrasi sampai saat ini belum disahkan,” tambah Abu.

Dirinya merasa kecewa dengan adanya program ini sebab sosialisasinya belum jelas.

“Secara sosialisasi juga itu belum jelas, artinya saya merasa kecewa dengan adanya program PTSL dari Pemerintah pusat itu,” ucapnya.

Dia menilai, seharusnya pihak BPN memberikan sosialisasi yang jelas kepada pemerintah desa. “Kita bukan kambing hitam yang hanya dipecut dan diadudombakan dengan masyarakat kita sendiri,” tegasnya.

Lantaran hal itu, Abu Jihad berharap kepada BPN agar bisa konsisten memberikan pemahaman program PTSL ini.

“Tolong, tolong dan tolong kepada BPN agar bisa memberikan secara detail program PTSL dan sistemnya seperti apa. Jangan bicara mudah pada kenyataannya kita harus menempuh beberapa persyaratan yang perlu dilengkapi,” tandasnya.

Sementara itu, progran PTSL dari pihak BPN untuk tahun ini di Desa Bantarjaya sendiri menggelontorkan target sebanyak 3.500 bidang. Saat ini yang sudah berjalan sekitar 500-700 bidang.

“Adapun yang sudah lengkap persyaratannya sebanyak 400 bidang,” tekannya.

(Na)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Releated

SMSI Fasilitasi Pusdiklat Paramedis Penanganan Copid 19

Bantu perangi Covid 19, SMSI Siapkan Pusdiklat Untuk Penginapan Paramedis dan Tenaga Kesehatan MEMERANGI COVID 19, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat mendukung program Pemerintah Pusat dalam penanganan Covid 19. Hal ini disampaikan Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus saat menggelar rapat terbatas di Gedung Journalist Boarding School (JBS) Cilegon, Banten, Jumat (3/04/2020). Gedung JBS merupakan […]

Rentan Terpapar Corona, SMSI Bekasi Raya Ingatkan Pentingnya APD Bagi Jurnalis

BEKASI – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Perwakilan Kabupaten Bekasi, Doni Ardon mengingatkan pentingnya Alat Perlindungan Diri (APD) bagi wartawan yang tetap menjalankan tugasnya menyampaikan pemberitaan ke masyarakat di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. “Peran jurnalis yang meliput dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan virus Corona di tanah air sangatlah penting, terlebih para jurnalis […]