Bekasi, MITRA NEWS – Warga Desa Burangkeng memutuskan tetap bertahan menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng meski Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana membuka paksa TPA agar sampah bisa dibuang. Karena, akibat adanya aksi warga tersebut, sebanyak 800 ton sampah tak bisa dibuang di sana.

Adapun warga menuntut kompensasi berupa uang kepada Pemkab Bekasi sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga Bantargebang, Kota Bekasi.

Pemkab Bekasi bertahan idak memberikan kompensasi pada warga karena merasa hal itu bukan sebuah kewajiban dan tertuang pada Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Meski begitu, sebagai gantinya, Pemkab menyatakan siap merealisasikan segala tuntutan warga dimulai dari perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, dan lainnya.

TPA Burangkeng

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga menawarkan opsi lain kepada warga Desa Burangkeng terkait polemik Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng.

Opsi tersebut berupa pemberian anggaran melalui dana desa dari Pemkab Bekasi. Jadi anggaran akan dimasukkan ke kas Desa Burangkeng untuk memenuhi kebutuhan warga Desa Burangkeng.

“Melalui alokasi dana desa. Nanti uangnya kita masukin (ke kas desa), cuma enggak ke masyarakatnya, karena tidak bisa diberikan secara tunai. Tetapi bentuk kegiatan, bentuknya pemberdayaan masyarakat, bisa padat karya atau badan usaha bersama. Keuntungannya bisa dibagikan kepada masyarakat,” kata Suhup saat dikonfirmasi, Minggu (17/3/2019).

Mengenai jumlah anggaran yang diberikan, Suhup menjelaskan pihaknya belum bisa menyebutkan sebab masih menunggu keputusan pihak Pemerintah Desa Burangkeng apakah setuju dengan opsi yang dibuat Pemkab Bekasi atau tidak.

“Opsi ini sedang dibicarakan Kades dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) kepada masyarakat,” ujar Suhup mengakhiri pembicaraan.
(Na)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *