Jakarta, MITRA NEWS – Komisi II DPR RI selesai menggelar rapat bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri terkait persiapan Pemilu 2019. Salah satu hasil rapat adalah menyepakati penggunaan e-KTP bagi warga yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

“Komisi II DPR RI, KPU, dan Bawaslu sepakat bahwa masyarakat yang tidak terdaftar di DPT boleh menggunakan hak pilihnya hanya menggunakan e-KTP,” kata Wakil Ketua Komisi II F-PKB Nihayatul Wafiroh membacakan kesimpulan rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Namun ada syarat bagi warga yang hanya menggunakan e-KTP untuk memilih pada Pemilu 2019. “E-KTP digunakan hanya di TPS sesuai dengan domisili dan mereka termasuk dalam kategori DPK (daftar pemilih khusus), artinya hanya boleh menggunakan hak pilihnya di mana dia berdomisili,” jelas Ketua KPU Arief Budiman.

Ketua KPU Arief Budiman

Ditegaskan Ketua Bawaslu, Abhan, warga yang menggunakan e-KTP hanya diberi waktu satu jam di akhir pencoblosan. “Digunakan satu jam terakhir,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrullah mengakui, beberapa wilayah masih banyak warga yang belum melakukan perkaman e-KTP. Terutama di daerah Papua dan Papua Barat.

Dirjen Dukcapil Kemendagri akan lakukan jemput bola Perekaman e KTP

Untuk itu, tanggal 22 Maret pihaknya akan kembali turun ke Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi. “Kita sangat proaktif jemput bola lagi dan masyarakat diharapkan proaktif karena arga yang tidak memiliki e-KTP dan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak bisa menyalurkan hak pilihnya di Pemilu 2019,” ujarnya.

Karena itu, ia mengimbau pada semua masyarakat untuk segera melakukan perekaman.

“Kemendagri akan terus melakukan jemput bola agar masyarat bisa segera melakukan perekaman data e-KTP,” ucapnya.

(Na)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *