Bekasi, MITRA NEWS – Proyek infrastruktur mangkrak era Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono diduga merugikan keuangan negara triliunan rupiah. Dugaan kerugian negara ini tercium sejak adanya temuan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ditindaklanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi (baca:https://www.google.com/amp/s/bisnis.tempo.co/amp/681305/ini-daftar-22-proyek-mangkrak-senilai-rp-143-triliun?espv=1).

Mirisnya, dugaan korupsi pada era pemerintahan SBY dipelintir sekelompok tertentu untuk menjatuhkan kinerja Presiden Jokowi.

“Dugaan kasus infrastruktur, proyek fiktif dan sejenisnya tidak ada di era kepemimpinan Presiden Jokowi,” ujar Doni Ardon, Humas JOKOWERS-GW, Rabu (20/03/2019).

Adapun fakta sebenarnya, kasus korupsi infrastruktur dan proyek fiktif terjadi pada era pemerintahan SBY. “Memang digeledahnya era Presiden Jokowi, tapi kasusnya terjadi tahun 2010 – 2014,” terangnya.

Foto : ISTIMEWA

Diantara korupsi infrastruktur fiktif yang ditemukan KPK, diantaranya kasus dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan fiktif pada proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero), Tbk.

“KPK telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi Jakarta terkait kasus tersebut” ucapnya mengutip penyampaian Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Ketiga lokasi yang digeledah adalah rumah mantan Direksi PT Waskita Karya di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan dua rumah pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian PUPR di Jalan Selawah Cipinang Melayu dan Jalan Wirabakti Cipinang Melayu, Jakarta Timur

“Dari penggeledahan tersebut disita sejumlah dokumen untuk kebutuhan pembuktian dugaan kontraktor fiktif di sejumlah proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya,” kata Arjuno.

Adapun menjadi tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Fathor Rachman, selaku Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011-2013 dan Yuly Ariandi Siregar selaku Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya pada periode 2010-2014.

Selain keduanya, KPK telah memeriksa Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Tbk, Jarot Subana yang pada kasus tersebut menjabat sebagai Kepala Bagian Pengendalian Divisi II Waskita.

Adapun proyek mangkrak lainnya yang terjadi di era pemerintahan SBY seperti Proyek pembangkit tenaga listrik yang diduga merugikan keuangan negara triliunan rupiah (baca:https://nasional.kompas.com/read/2016/11/04/13342531/melapor.ke.jokowi.pramono.sebut.34.proyek.mangkrak.era.sby.rugikan.negara.triliunan.rupiah).

Foto : ISTIMEWA

Lalu, Proyek Mega Cita Citarum yang mangkrak di era SBY (baca:https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20180326210429-92-286097/proyek-mega-cita-citarum-yang-mangkrak-di-era-sby).

Banyak juga pelabuhan miliaran yang mangkrak di Era SBY (baca:https://www.google.com/amp/s/m.jpnn.com/amp/news/banyak-proyek-pelabuhan-miliaran-mangkrak-dari-zaman-sby?espv=1).

Diterangkan dalam situs JPNN tercatat ada beberapa pelabuhan warisan Era SBY yang mangkarak, seperti Pelabuhan Dempak yang menggunakan APBN 2013 Rp 57 miliar.

Kemudian, Pelabuhan Moncoh, APBN 2013 total Rp 63 Miliar. Pelabuhan Meranti APBN 2013 total anggaran Rp 50 Miliar

Pelabuhan Teluk Tapang APB 2012 total anggaran Rp 128 miliar. Pelabuhan Tanjung Beringin APBN 2007 total anggaran Rp 16 Miliar.

Pelabuhan Penajem Sangetta APBN 2012 total anggaran Rp 49 miliar.

Pelabuhan Pacitan, APBN 2012 total anggaran Rp 55 Miliar. Pelabuhan Kalanget Sumenep APBN 2013 total anggaran Rp 4 Miliar.

Pelabuhan Batanjung APBN 2012 total anggaran Rp 110 Miliar. Pelabuhan Air Buaya APBN 2012 total anggaran Rp 21 Miliar.

Pelabuhan Sesayap APBN 2012 Rp 16 Miliar. Pelabuhan Serongga APBN 2009 Rp 16 Miliar.

Pelabuhan Marabatuan APBN 2013 Rp 16 Miliar. Pelabuhan Matasiri, APBN 2013 Rp 39 Miliar.

Tahun 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan terdapat 22 proyek senilai 143 triliun yang tidak diselesaikan SBY namun kemudian dibenahi Presiden Jokowi.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *