Jakarta, MITRA NEWS – Polri mengerahkan 450 ribu aparat gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang. Tujuannya, mengantisipasi bila terjadi kerusuhan massa akibat ketidakpuasan para pihak yang kalah.

“Lebih dari 162 ribu personel TNI AD disiapkan untuk mengamankan seluruh wilayah Indonesia terutama Jakarta saat pengumuman hasil akhir penghitungan suara Pemilu 2019 oleh KPU RI,” ucap Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa usai mengikuti Rapat Kerja Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Menurutnya, jumlah itu sesuai dengan permintaan dari Polri.

“Sesuai permintaan Polri, kami siapkan sekitar 162.832 personil untuk mengamankan seluruh wilayah Indonesia, tapi biasanya kami siagakan lebih banyak dari jumlah yang diminta,” jelas Andika.

Dijelaskannya bahwa kelebihan dari jumlah personil yang diminta akan disiagakan di wilayah yang menurut TNI AD rawan konflik saat pembacaan hasil akhir penghitungan suara.

Andika menegaskan bahwa TNI AD serius dan ‘all out’ dalam menjamin keamanan selama terkait dengan hasil Pemilu 2019.

“Kami, aparat keamanan akan bertindak tegas, yang tidak bisa diajak negosiasi pasti ada tindakan keras kepada mereka,” ucapnya.

Andika juga mengimbau masyarakat untuk menanggapi ajakan melakukan tindakan inkonstitusional dengan hati nurani. Tanda-tanda ajakan inkonstitusional itu, menurutnya mulai marak terlihat dalam dua bulan terakhir, baik melalui media sosial, spanduk maupun selebaran.

“Provokasi dan penciptaan opini melalui media sosial masih kuat, dapat terjadi aksi unjuk rasa bahkan penyerangan terhadap KPU,” kata dia.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian

Secara terpisah, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan pihaknya menjalankan operasi pengamanan Pemilu sejak 20 September 2018 sampai 21 Oktober 2019.

“Polri mengerahkan sebanyak 271.888 orang, separuh dari kekuatan kepolisian,” ujarnya.

Dia menjelaskan langkah pengamanan diperlukan lantaran banyak risiko yang dihadapi dalam Pemilu. Terlebih, Indonesia melakukan Pemilu terbesar dalam waktu sangat cepat di 17 ribu pulau serta tiga zona waktu. “Pesta demokrasi yang ada kontes politik pasti akan menuai perbedaan,” kata Kapolri.

(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *