Selama 5 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Dia Kelemahan yang Perlu Diperbaiki

Oleh : Doni Ardon *)

Ancaman dan gangguan keamanan di Indonesia menjadi masalah serius. Selama 5 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, akumulasi penegakkan hukum terlihat begitu lemah. Pemerintah terlalu sibuk membangun infrastruktur untuk negeri, namun ujaran kebencian dan berita hoax bebas meracuni pola pikir dan nalar hampir 50% warga negara Indonesia.

Hal ini sungguh menjadi keprihatinan, mengingat institusi Polri memiliki divisi Cyber Crime dan pemerintah sendiri pum telah membentuk Badan Siber dan Sandi Nasional.

Hal yang dirasakan saat ini, virus ujaran kebencian dan berita hoax telah menjadi momok berbahaya yang tidak hanya mengacaukan pikiran masyarakat lemah, tapi kaum intrlektual hingga para tokoh agama dan alim ulama.

Ancaman nasional semakin nyata setelah Kapolri mengeluarkan pernyataan perihal nama pejabat negara yang menjadi target pembunuhan dalam skenario besar aksi rusuh Jakarta, 21 – 22 Mei 2019.

Lalu, terbongkarnya upaya penyelundupan senjata api jenis pistol dan laras panjang yang melibatkan oknum pensiunan jenderal TNI dan tertangkapnya sejumlah terduga jaringan terorisme.

Terungkapnya grand design untuk membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah terpampang jelas dan tidak lagi dianggap sebagai masalah kecil.

Kami melihat, hampir setiap saat media sosial dipenuhi ujaran kebencian, hoax dan propaganda untuk menjatuhkan wibawa pemerintah.

Mencaci, memfitnah dan mengancam wibawa aparatur dan pemerintahan seolah dianggap hal biasa. Elit politik seakan tidak berdosa memprovokasi rakyat secara terus menerus.

Virus ujaran kebencian dan fitnah nampak terlihat menyerang Presiden Joko widodo. Fitnah keji, sebagai keturunan PKI, anti Islam, mengkriminalisasi ulama, antek asing dan China, Indonesia diserbu tenaga kerja asing serta hutang negara selalu dijadikan narasi untuk membangkitkan sentimen kelompok Islam. Narasi kebencian ini terjadi sejak pilpres 2014 dengan tujuan menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Virus ini kemudian mewabah dan berkembang menyerang aparatur pemerintah lainnya, dari level tertinggi hingga tingkat RT. Masyarakat tak ragu menyebarkan ujaran kebencian dan fitnah untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Dalam iklim demokrasi yang sehat, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum memang telah dijamin menurut Undang-undang No 9 Tahun 1998.

Namun untuk membangun negara demokrasi yang berkeadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia, maka diperlukan adanya suasana yang aman, tertib dan damai.

Penyampaian pendapat idealnya dilakukan secara bertanggungjawab menurut hukum dan keadilan, serta manfaatnya untuk kemaslahatan.

Hal terpenting tentunya adalah menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Karena jika upaya ini masih tetap berlangsung setelah Pemilu 2019, maka besar kemungkinan para pelakunya adalah pihak-pihak asing yang menginginkan bangsa Indonesia terpecah belah dan menggunakan elite politik untuk melancarkan aksi-aksi jahatnya.

Dalam menghadapi aksi-aksi jahat berkedok kemaslahatan umat, sudah menjadi peran dan wewenang Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan kontra intelijen.

Dan, Polri wajib melakukan langkah-langkah strategis untuk memulihkan kembali situasi kamtibmas yang terkoyak karena keepentinga pemilu.

Polri, TNI dan masyarakat harus bekerjasama menjaga keituhan NKRI dan sepakat bahwasany setiap perusuh negara merupakan ancaman bagi kedaulatan NKRI. Tidak ada toleransi bagi kelompok perusuh, pelaku makar dan penghasut untuk melakukan gerakan-gerakan separatis. (***)

*) Ketua Pusat PPNU

Artikel yang Direkomendasikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *