23/04/2021

Ramai, Penolakan Terhadap Novy Yasin sebagai Wakil Bupati Bekasi

Bekasi, MITRA NEWS – Pasca penetapan Plt Bupati Bekasi, H. Eka Supria Atmaja sebagai Bupati Bekasi sisa periode tahun 2017-2022, sejumlah nama ramai dibicarakan untuk maju sebagai calon Wakil Bupati. Beberapa nama pun mulai diperhitungkan, termasuk adik mantan Bupati Bekasi, Novy Yasin.

Namun, keberadaan Novy Yasin sebagai kandidat Wakil Bupati Bekasi sisa periode tahun 2017-2022 banyak mendapat penolakan di akun media sosial.

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2004-2019 itu ditolak karena memiliki hubungan sedarah dengan Neneng Hasanah Yasin yang ditangkap KPK karena perkara suap Meikarta.

Seperti diungkapkan pemilik akun facebook Er Wane yang mengatakan, “Politik dinasty… Apa ngak ada lagi yg lain bang… Emangnya yg punya bekasi keluarga yasin ya.. Mpok nya masuk penjara… Ganti ama adiknya…??,”.

Lalu akun facebook milik Sulaeman yang memosting foto Novy dengan menuliskan “Novi kandidat terkuat Mendamping Eka. Menjadi Wakil Bupati Kabupaten Bekasi”. Tapi bukan banyak mendapat dukungan, warga net malah menolak Novy menjadi Wakil Bupati Bekasi masa jabatan 2017-2022.

Begitu juga Akun Sakerah Elang Utara mengatakan. “Jadi Dewan dapil 5 aja si Novi ga kenal Rakyatnya, gimana KLO jadi wakil Bupati,” tulisnya di kolom komentar.

Komentar itu dijawab akun milik Eko Djatmiko yang meminta Wakil Bupati ke depan bisa membuat terobosan baru. “Yg out of de box lah, yg mampu bikin terobosan..bikin kepercayaan warga yg dah apatis,” katanya.

Sementara itu akun Pangeran Siburial Nofal menjelaskan “Iya yah, semoga lah bang yang terbaik buat Kabupaten Bekasi, untuk calon ketua DPD yang akan di tentukan di Musda Lub nanti juga yang terbaik, karena ketua DPD adalah penentu akhir siapa yang pantas duduk di kursi Wakil Bupati, bener gak yah seperti itu… Semoga tidak salah yaaaaaaahm,” kata dia, membalas komentar Sakerah Elang Utara.

Berbeda komentar yang lain, pemilik akun facebook Ananda Vega memiloki calon Wakil Bupati Bekasi pilihannya sendiri.

“Saya inginnya birokrat yang mengerti pemerintahan, jangan dari partai politik lah, kalo bisa yang tidak terkontaminasi kasus korupsi, dan yang pasti jangan berasal dari Partai Golkar,” katanya.

(DOM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *