SARAN TATIB PANLIH : Cawabup Telah Memiliki KTP Kabupaten Bekasi Minimal 3 Bulan

Bekasi, MITRA NEWS – Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar putra daerah sudah saatnya dipikirkan oleh wakil rakyat Kabupaten Bekasi, khususnya mengenai pencalonan Wakil Bupati Bekasi sisa periode tahun 207-2022.

“Landasan filosofisnya yakni belum adanya keadilan dalam upaya keberpihakan dan pemberdayaan kepada putra daerah terkait hak berpartisipasi di bidang pemerintahan,” kata Ketua Umum Watch Relation of Corruption (WRC) Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia, Arie Chandra, SH kepada MITRA NEWS, Kamis (4/7/2019).

Arie Chandra, SH

Sedangkan landasan sosiologisnya, tuntutan putra daerah untuk diberikan peran seluas-luasnya menjadi penyelenggara utama pemerintahan di Kabupaten Bekasi.

Praktisi hukum yang mencalonkan pimpinan KPK ini mengatakan, tuntutan putra daerah bisa menjadi landasan bagi parlemen untuk menyusun Ranperdasus (Rancangan Peraturan Daerah Khusus) tentang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi.

“Nantinya, salah satu butir utama Ranperdasus tersebut yakni diakomodirnya putra asli Kabupaten Bekasi sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,” terang Arie.

Dia mengapresiasi adanya tuntutan masyarakat yang menolak keberadaan orang luar Kabupaten Bekasi masuk dalam daftar calon Wakil Bupati Bekasi sisa periode tahun 2017-2022.

“Mestinya tim seleksi dari parpol cermat tentang hal ini dan terutama panitia pemilihan di tingkat DPRD harus membuat aturan terkait identitas calonnya terlebih dahulu, sehingga segala sesuatunya jelas dan tidak mudah dibatalkan karena cacat hukum,” sarannya.

Untuk itu, panitia pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi sesegera mungkin membuat persyaratan Calon Wakil Bupati Bekasi sisa periode 2017-2022, dan bila memungkinkan, salah satu butirnya mensyaratkan telah memiliki e-KTP daerah pencalonan minimal 3 bulan.

“Hal ini sejalan dengan asas Undang Undang tentang Otonomi Daerah, jika hal ini dimasukkan dalam tata tertib panlih, maka akan lebih ideal sistem pemilihannya,” terang Arie.

Sebelumnya, Aliansi Ormas Bekasi yang terdiri dari 28 organisasi masyarakat mendeklarasikan penolakan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bekasi dari luar daerah.

Aksi penolakan terhadap cawabup Bekasi asal luar daerah

Ketua AOB Zaenal Abidin Senin meyakini masih banyak putra asli Bekasi yang pantas dan mampu menduduki jabatan wakil bupati.

“Kami sepakat, untuk menjadi wakil bupati, masih banyak warga asli Bekasi yang pintar, cerdas, serta mumpuni. Bahkan, mampu membawa perubahan Kabupaten Bekasi ke arah yang lebih baik. Jadi kenapa mesti dari luar yang tidak paham tentang Bekasi,” katanya.

Lamzah Hertansyah, tokoh masyarakat Kecamatan Cikarang Selatan menyatakan hal senada dalam aksi protesnya.

Dia menolak dengan alasan masyarakat luar Kabupaten Bekasi tidak memiliki komitmen ke-Bekasi-an.

“Seorang pemimpin dituntut memiliki nilai-nilai kepemimpinan kultural, yaitu kepemimpinan yang bekerja atas kesadaran nilai-nilai budaya. Masih banyak putra-putri Bekasi yang kreatif dan inovatif untuk membangun Kabupaten Bekasi,” tegasnya.

(DOM)

Artikel yang Direkomendasikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *