Samarinda, MITRA NEWS – Ketua Umum Watch Relation Of Corruption (WRC), Arie Candra Aziz, SH, MH menyatakan siap 24 jam memberi dukungan dan arahan pergerakan seluruh jajaran WRC di locus delicti masing-masing Koordinator WRC. Selaku lembaga pengawas asset negara, WRC siap memberikan special attention agar pergerakan wilayah lebih optimal dalam memperjuangkan hak-hak rakyat tertindas.

“Senantiasa ,” ungkap Arie Chandra singkat kepada MITRA NEWS melalui selullernya, Minggu (21/7/2019).

Dijelaskan Arie, pemerintah wajib melayani masyarakat dalam membantu setiap kesulitannya sesuai peraturan perundang-undangan dan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di tanah air.

“Apabila hal itu tidak dilakukan oleh pemerintah maupun pihak terkait, maka WPC PAN-RI akan mengawalnya hingga ke ranah hukum,” tegas Ari Chandra Aziz.

Hal senada disampaikan Koordinator WRC PAN RI Wilayah Kaltim, Eliadi Toto Haryono, SH. Dirinya menyatakan siap membela hak hak masyarakat yang tertindas, seperti kasus dugaan penyerobotan tanah sertfikat hak milik Isrojin yang saat ini ditangani WRC.

“Kepemilikan tanah atas nama Suwarno Puyanto dan Samsi (SHM) yang menurut perusahaan PT. Khotai Makmur Insan Abadi terletak di atas sertifikat hak milik Isrojin (tertindis) ternyata tidak benar, dan kami siap memperjuangkan kebenaran melalui dukungan advokasi terhadap Tim BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar) bersama-sama dengan unsur Muspika dan Polres Kutai Kertanegara,” ujar Eliadi.

Dijelaskannya, lahan atas nama Suwarno Puyanto dan Samsi telah diverifikasi oleh tim BPN dan disaksikan pihak pemilik SHM dari unsur Muspika.

Namun rupanya, lahan yang terletak di sebelah barat daya dan berjarak 300 meter dari tanah lahan Isrojin sesuai dengan bukti SHM.

“Tim BPN telah beberapa kali memetakan lahan tersebut secara verifikasi di lapangan. Hasilnya, BPN tetap akan menetapkan tapal batas sebagaimana yang pernah dilakukan pada tahun 2018 atas dasar pengajuan dari Ade Isrojin,” ujarnya.

WRC, lanjutnya, mengambil sikap untuk mendorong BPN secepatnya mengeluarkan Berita Acara Tapal Batas atas nama SHM sdr Suwardi Puyanto dan Samsi sesuai dari hasil verfikasi.

Selanjutnya, Eliadi juga mendorong Polres agar proses penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan dengan dasar adanya 2 alat bukti dari kasus penyerobotan tanah tersebut.

“Mengingat hasil verifikasi telah membenarkan posisi tanah Isrojin yang tidak tumpang tindih dengan SHM yang lain,” ujarnya.

WRC, kata dia, berharap ada penyelesaian yang bijak secara out of court (di luar persidangan) atau dilakukan pedekatan secara persuasif.

“PT. Khotai Makmur Insan Abadi agar menyelesaikan tanggung jawabnya karena telah menggarap tanah saudara Isrojin,” tegas Eliadi. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *