Jakarta, MITRA NEWS – Mantan ketua Umum Ikatan Penulis dan Jurnalis (IPJI), Taufik Rahman menyatakan tidak bersedia menjadi saksi dalam perkembangan penyelidikan kasus dugaan pelanggaran ITE yang melibatkan terlapor mantan Ketua Dewan Pers, Yosef Adi Prasetyo.

Kepada MITRA News, sosok yang melahirkan berdirinya perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) saat menjabat Ketua Umum IPJI mengaku kasus tersebut sempat mengendap selama kurang lebih 2 tahun sejak pelaporan dilakukan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ke Polres Metro Jakarta Pusat.

“Itu LP nya 2 tahun lalu. Saat ini saya sudah nyatakan tidak bersedia dijadikan saksi,” demikian disampaikan Taufik melalui pesan messenger kepada MITRA News, Selasa (03/03/2020) pagi.

Taufik membenarkan adanya permintaan sebagai saksi dalam SP2HP yang ditandatangani penyidik Polres Metro Jakarta Barat AKP Herjon Silambang pada 18 Februari 2020.

Mantan ketua umum Taufik Rahman (foto:don)

Dalam pantauan MITRA News, keresahan di kalangan awak media kembali menghangat setelah beredar informasi yang dianggap merugikan bagi organisasi-organisasi pers, media dan wartawan non-underbow Dewan Pers.

Informasi terkait Surat Edaran Dewan Pers Nomor 371/DP/K/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani Ketua Dewan Pers saat itu, Yosef Adi Prasetyo kembali viral dan memicu kegerahan di kalangan organisasi pers berbadan hukum Kemenkumham Republik Indonesia.

Sebelumnya, Surat Edaran tersebut berdampak upaya pembelaan terhadap puluhan organisasi pers dan ratusan ribu wartawan Indonesia yang dilakukan Ketua Umum PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia) Wilson Lalengke, Ketua Presidium FPII (Forum Pers Independen Indonesia) Bunda Kasihhati dan Ketum Umum IPJI (Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia) Taufiq Rahman.

Surat Edaran Dewan Pers dan SP2HP Polres Metro Jakarta Barat

Surat Edaran Dewan Pers tersebut dilaporkan PPWI ke Polres Metro Jakarta Pusat dan mengendap selama kurang lebih 4 bulan.

Pada akhir Desember 2018, perkara yang dilaporkan PPWI tersebut dilimpahkan penanganannya oleh Polres Metro Jakarta Pusat ke Polres Metro Jakarta Barat.

Selanjutnya, Kapolres Metro Jakarta Barat melayangkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke pihak pelapor dan memintai keterangan saksi Taufik Rahman dan Kasihhati serta memeriksa kelengkapan alat bukti perkara.

“Ya, hari Kamis, 20 Februari lalu saya diundang menghadap penyidik untuk melengkapi alat bukti laporan. Saya juga sudah bertemu Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Yulius Audie Sonny Latuheru, dan menyampaikan perihal kasus yang sempat macet di Polres Jakbar ini. Saya berharap Polisi bekerja profesional menyelesaikan kasus yang melibatkan Dewan Pers tersebut,” ungkap Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke didampingi Sekjen Fahrul Rozi kepada awak media, baru-baru ini.

Ketua Alumni PPRA-48 Lemhannas tahun 2012 itu mengatakan pihak kepolisian juga akan segera memeriksa mantan Ketua Dewan Pers, Yosef Adi Prasetyo atas ujaran-ujaran fitnah yang bersifat melecehkan dan mendiskreditkan puluhan ribu media serta ratusan ribu wartawan se-nusantara yang dicap abal-abal, dituduh sebagai penumpang gelap kemerdekaan pers, pemeras pejabat dan perusahaan, serta ungkapan buruk lainnya.

Sebagaimana diketahui, Yosef Adi Prasetyo merupakan Ketua Dewan Pers yang bertanggung jawab atas penerbitan dan penyebaran Surat Edaran Dewan Pers yang dipersoalkan para jurnalis non-konstituen Dewan Pers.

“Saya mendesak Kapolri agar kasus dugaan penistaan dan fitnah yang dilakukan oleh lembaga Dewan Pers melalui surat edaran resminya terhadap kawan-kawan jurnalis se-Indonesia dapat dituntaskan sesuai koridor hukum yang berlaku,” tegas Sekjen PPWI, Fahrul Rozi.

Isi surat edaran pers yang menimbulkan keresahan di kalangan pers

Selaku anggota Senator DPD RI, dirinya akan mempertanyakan penanganan kasus tersebut saat melakukan RDP dengan Kapolri.
(don)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *