POLEMIK PILWABUP BEKASI. Ujid Duryudana : “Bila Panlih Bersalah, Ya Bui Saja”

Bekasi, MITRA NEWS – Pemilihan Wakil Bupati Bekasi berpolemik. Beragam tudingan miring marak disampaikan sejumlah elemen terkait pesta demokrasi yang menghabiskan uang rakyat ratusan juta rupiah tersebut.

“Ya iyalah itu hrs dipertanggungjawabkan, 400 jt mah habis tuuh pilbub, menggunakan APBD Kab” ucap Ujid Duryudana, S.AP, dalam komentarnya di sebuah akun medsos WAG Aspirasi Warga Bekasi, Rabu (13/05/2020) dini hari pukul 04:24 wib.

Dalam tanggapannya, Sekretaris Purnabakti Kepala Desa Kabupaten Bekasi itu juga menyebutkan, “Bila terbukti panlih bersalah YA BUI SAJA BERES”.

Sebelumnya, Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Provinsi Jawa Barat Dani Ramdan mengemukakan, Pemilihan Wabup Bekasi bisa diulang, apabila hasilnya tidak diterima oleh Pemprov Jabar.

“Dari awal lagi, bikin panlih (panitia pemilihan) lagi. Bisa tetap yang itu kalau ketua dewan menganggap panlih ini kredibel namun proses pemilihan yang kemarin dilakukan dari awal lagi dan harus Bupati Bekasi yang menyerahkan langsung rekomendasi Wakil Bupati Bekasi ke DPRD,” kata Dani saat dikonfirmasi wartawan, sebulan lalu.

Dani mengatakan, sejak awal Pemprov Jabar telah mengingatkan DPRD Kabupaten Bekasi untuk menunda proses pemilihan Wabup Bekasi. Namun, DPRD tetap bersikeras melakukan pemilihan pada Rabu (18/3/2020) lalu.

Terpisah, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktur Jendral (Dirjen) Otonomi Daerah (OTDA), Akmal, mengaku telah mengkaji hasil Pemilihan Wakil Bupati Bekasi yang disampaikam Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar). Karena alasan pertimbangan terkait prosedur, Kemendagri manyarankan agar Pemprov Jabar melengkapi beberapa hal yang kurang sesuai dalam proseduralnya.

“Masih ada hal prosedur yang belum lengkap. Kami kembalikan lagi ke Jawa Barat,” tegas Akmal kepada wartawan usai mendampingi Mendagri, Tito Karnavian di acara diskusi dan arahan terkait penanganan Covid-19 di Gedung Swatantra Wibawa Mukti Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (12/5/2020).

Sementara, Calon Wakil Bupati Bekasi, Mochamad Dahim Arisi yang direkomendasikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dan DPP PAN pun telah melayangkan surat protes ke DPRD Kabupaten Bekasi.

“Saya telah melayangkan surat protes keras dan keberatan atas pembentukan panitia pemilihan wakil bupati Bekasi, surat keputusan penetapan calon wakil bupati, dan penetapan wakil bupati Bekasi terpilih yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bekasi,” kata Dahim kepada wartawan. (Yan)

Artikel yang Direkomendasikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *