23/01/2021

Siruaya Utamawan : “Tidak Tepat Iuran BPJS Naik Saat Pandemi”

Oleh : Siruaya Utamawan *)

Di Tengah Krisis Covid-19, Pemerintah Harus Hemat Anggaran dan Menunda Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.

PEMERINTAH telah menyiapkan anggaran fantastis untuk membiayai Program Prakerja sebesar Rp. 20 triliun, diantaranya sebesar Rp. 5,6 triliun untuk membiayai pelatihan online. Anggaran ini akan dibagikan kepada startup unicorn seperti Ruang Guru, Bukalapak, Tokopedia, Pintaria, Sekolahmu, Pintar Mahir, Kemenaker, dan MauBelajarApa sebagai penyedia aplikasi jasa pelatihan online bagi peserta Prakerja.

Dana sebesar Rp. 5,6 triliun kalau dibagikan ke seluruh peserta yang direncanakan berjumlah 5,6 juta orang, maka peserta akan mendapatkan tambahan dana stimulus sebesar Rp. 1 juta per orang, pun demikian lebih bijak jika dana tersebut dapat dialihkan untuk mengurangi beban defisit yang dialami BPJS Kesehatan.

Berdasar Perpres No. 64/2020, iuran Peserta Mandiri (PBPU dan BP) Kelas II dan Kelas I BPJS Kesehatan akan mengalami kenaikan per 1 Juli 2020.

Dengan kompleksitasnya persoalan tersebut, anggaran Prakerja yang dibagikan kepada Starup Unicorn tersebut justru membebani keuangan negara. Bila memang ada penyedia jasa pelatihan online gratis seperti prakerja.org kenapa kita harus memakai aplikasi yang berbayar ? ini pemborosan anggaran.

Sebaiknya Anggaran Biaya Prakerja 5,6 triliun tersebut dapat dapat dialihkan ke BPJS Kesehatan. Karena itu akan lebih bermanfaat guna membantu meringankan beban rakyat di tengah situasi wabah pandemik Covid-19 (corona) wabil khusus Peserta Mandiri Kelas II dan Kelas I BPJS Kesehatan.

Menurut data BPJS Kesehatan, peserta Mandiri untuk Kelas II dan Kelas I per 30 April 2020 berjumlah 13,5 jt orang. Dengan perhitungan pro rata atas kenaikan berdasarkan Perpres No. 64/2020 yaitu Kelas II Rp. 49.000,- dan Kelas I Rp. 70.000,- maka hitungan pro ratanya adalah sebesar Rp. 59.500.-engan perhitungan pro rata, maka BPJS Kesehatan berpotensi meraup dana kenaikan iuran dari Peserta Mandiri Kelas II dan Kelas I sampai akhir tahun 2020 (Juli – Desember 2020) adalah hanya sebesar Rp. 4,8 triliun. Itu artinya bila Rp. 5,6 triliun Anggaran Prakerja dialihkan mengkonversi potensi penerimaan iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Kelas II dan Kelas I, maka dapat dipastikan lebih dari cukup alias surplus Rp. 800 milyar, itupun kalau tidak ada yang turun kelas. Apabila banyak peserta yang turun kelas, maka peluang BPJS Kesehatan meraup selisih kenaikan iuran akan lebih kecil lagi.

Pemerintah harus lebih kreatif mencari solusi penghematan anggaran di tengah situasi wabah Covid-19. Hendaknya, kebijakan yang dapat menimbulkan kegusaran Rakyat dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan janganlah dikeluarkan.

Pemerintah pun harus menghemat anggaran dan menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan setidaknya hingga awal tahun 2021. Salah satu solusinya adalah mengalihkan Rp. 5.6 triliun Anggaran Prakerja. Itu uang rakyat yang bisa jadi diperoleh dari hutang.

*) Ketua DPP FSP KEP – KSPI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *