Bekasi, MITRA NEWS – Buntut adanya pelaporan calon Wakil Bupati Bekasi, Tuti Nurcholifah Yasin ke Polda Metro Jaya, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha dipanggil polisi.

Politisi partai Gerindra tersebut diminta klarifikasinya terkait dugaan pemalsuan dokumen yang dilaporkan Tuti melalui kuasa hukumnya, Naupal Al Rasyid ke Polda Metro Jaya, dengan nomor laporan : LP/1980/III/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 24 Maret 2020. 
Seperti diberitakan sebelumnya (baca http://politika.co.id/2020/06/06/dpp-golkar-menggugat-pilwabup-bekasi-dinilai-cacat-hukum/), proses pemilihan Wakil Bupati Bekasi pada tanggal 18 Maret 2020 yang dimenangkan Ahmad Marzuki atas Tuti dengan jumlah suara 40-0, dianggap tidak sah. 

Pasalnya, Tuti merasa tidak pernah memberikan dokumen persyaratan kepada panitia pemilihan (panlih) dan menganggap proses pemilihan tidak sesuai prosedural alias cacat hukum.

“Dasar yang menjadikan Pilwabup Bekasi cacat prosedural dan melawan hukum, yakni panlih DPRD Kabupaten Bekasi dalam melakukan penelitian terhadap form checklist dokumen persyaratan cawabup Tuti Nurcholifah, tidak sesuai Undang Undang,” terang Naufal kepada wartawan.

Dia menilai pemilihan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang pemilihan gubernur, bupati dan Walikota.

Dalam hal ini, lanjut Naupal, Panlih DPRD Kabupaten Bekasi dianggap telah melanggar hukum karena tetap melaksanakan proses pemilihan, meski mengetahui ada ketidaklengkapan dokumen persyaratan salah satu calon.

“Klien kami, Tuti Nurcholifah Yasin tidak pernah memberikan persyaratan cawabup Bekasi kepada Panlih Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 201l7-2022,” tegasnya. 

Naufal berharap Polda Metro Jaya dapat mengusut tuntas dugaan pemalsuan dokumen yang dinilai telah merugikan kliennya itu. 

Begitupun para pihak yang terlibat dalam kasus ini harus mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan pasal yang dikenakan.

“Secara yuridis memenuhi unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat. Unsur yang menyerupai keaslian surat sebagaimana surat asli yang dipalsu. Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu,” tutupnya. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *