Pemberitaan Dinilai Tidak Objektif, Warga BKI Klarifikasi Sejagat News

Bekasi, MITRA NEWS – Terkait ramainya pemberitaan mengenai Heri Shop (BKI) yang dinilai tidak memiliki izin dan dibekingi oknum aparat desa, sejumlah tokoh dan warga Perum BKI (Bumi Kahuripan Indah) melakukan klarifikasi. Seperti diungkapkan Dede Sugiarto, salah satu warga Perum BKI.

Dede yang merupakan salah satu jurnalis media online itu menyebutkan jika pemberitaan yang menyebar luas di sejunlah media masaa terkesan menyudutkan warga BKI.

“Seharusnya konfirmasi terlebih dahulu dan berikan hak jawab sebagai pembelaan, jangan sepihak,” keluhnya kepada wartawan, Jumat (03/06/2020) malam.

Menurutnya, sebagai jurnalis sangat penting memberikan kesempatan menjawab kepada sumber yang akan jadi pemberitaan sebagaimana diatur UU Pers nomor 40 tahun 1999 dalam pasal 1, pasal 5, pasal 11, dan pasal 15 yang menyebutkan bahwa Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

“Saya sangat menghargai rekan-rekan satu profesi dalam melakukan tugas sebagai kontrol sosial, namun jika membaca berita mengenai Heri Shop saya ikut prihatin, karena selaku media kita dituntut memberikan informasi yang berimbang,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Suryo Sudharmo, salah satu jurnalis yang menjabat ketua IWO Indonesia (Ikatan Wartawan Online Indonesia) Kabupaten Bekasi.

Diakuinya bahwa pemberitaan tentang BKI terlalu menyudutkan dan sepihak. ” Saya melihat beritanya berat sebelah, terkesan menjustifikasi dan tidak memperhatikan Kode Etik Jurnalistik yang menjunjung tinggi Azaz Praduga tidak bersalah”.

“Sebagai media profesional, seharusnya lebih obyektif dalam mengeluarkan berita, jangan terkesan berat sebelah, kasih dong narasumber nya menjawab, karena dia punya hak jawab dan itu harus dihargai oleh setiap insan pers,” jelas Suryo.

Dijelaskannya bahwa Heri yang merupakan pemilik Heri Shop memang berjualan di rumahnya. Namun Heri mengaku sudah memiliki izin SKU (Surat Keterangan Usaha) dari Pemerintah Desa Sukamanah.

“Dia mengaku selama dua tahun terakhir ini membuka usaha toko alat-alat rumah tangga di rumahnya. Tadinya jualan keliling, tapi sekarang memilih berdagang di rumahnya,” kata Suryo.

Adapun berita yang menyebutkan Heri kmemiliki ijin, itu salah besar.

“Saya sudah lihat izinnya dan reami dikeluarkan pemerintah desa, termasuk izin dari RT dan RW,” terangnya.

Di tempat yang sama, tokoh masyarakat dan ketua DKM Musholla Al Hijrah, H. Solihin menjelaskan bahwa fasos dan fasum yang digunakan Heri sebagai musholla dan parkir adalah untuk kepentingan masyarakat umum, dan sama sekali tidak dipungut biaya.

“Adanya pemberitaan yang sepihak telah merugikan secara nama baik dan saya sangat menyayangkannya karena sangat merugikan warga BKI,” ungkapnya.

H. Solihin mengingatkan agar pemberitaan berimbang dan objektif jangan sampai membawa opini yang bisa menimbulkan fitnah. (Akew)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *