Jakarta, MITRA NEWS – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Firdaus menyesalkan berbagai kalangan untuk mencapai tujuan menghalalkan berbagai cara, termasuk menggunakan influenser dan buzzer, sehingga untuk masa tertentu masyarakat akan terus terbelah. Factor ini juga yang menyebabkan peredaran informasi yang masif dan salah di masyarakat. Sehingga, sebelum dan Pasca-Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang pada Senin (5/10), pro kontra semakin menajam.

“Pembelokan informasi paling masif terjadi pada klaster ketenagakerjaan yang disinyalir motifnya beragam. Padahal, semangat dari UU Cipta Kerja adalah memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap pekerja,” kata Firdaus menyikapi aksi demo massa yang membabi buta menolak Omnibus UU Cipta Kerja, Jumat (09/10/2020).

Media, lanjut Firdaus, menyajikan kritik konstruktif tujuannya sebagai penyeimbang. Karena pers bagian dari pilar ke empat demokrasi bangsa. Namun melihat realitas di lapangan, khususnya di seluruh tanah air, muncul disinformasi. Tanpa check and balance. 

“Saya mendapatkan informasi hoax itu lewat pesan yang sampai ke saya secara langsung,” kata Firdaus.

Ia berharap, seluruh pengurus dan anggota SMSI di penjuru nusantara dapat mengkonsolidasikan informasi yang didapat. ”Khususnya kepada karyawan, jurnalis di lapangan. Untuk meluruskan informasi yang didapat. Ini sebagai upaya mendukung dan menciptakan kondusifitas,” tuturnya.

SMSI juga meminta seluruh pengelola perusahaan media siber yang tergabung dalam perkumpulan SMSI untuk membina karyawan khususnya jajaran menagemen dan redaksi dapat tetap produktif, di tengah keterbatasan yang dihadapi. Ini pun upaya dalam menjaga keseimbangan informasi sehingga bangsa kita tidak tenggelam dalam kegelapan.

“Saatnya kita berperan, mendorong iklim investasi, khususnya situasi dan kondisi saat ini yang serba tidak menentu. Tunjukan bahwa perusahaan media siber anggota SMSI memiliki arah dalam membangun bangsa dan negara. Paling tidak seluruh perusahaan anggota SMSI konsisten menjaga keseimbangan informasi, itu yang paling sederhana,” jelasnya.

Dia berharap melalui kebersamaan SMSI, media mampu menangkal penyebaran hoaks yang memprovokasi berbagai kalangan. ”Disinformasi, tebaran kabar bohong, jelas sangat mengganggu produktivitas kita dalam bekerja. Terlebih pemerintah tengah berupaya memulihkan ekonomi sebagai akibat dampak dari pandemi Covid-19,” terang Firdaus.

Penyesatan informasi diakuinha sangat berbahaya dan bisa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. 

“Saya berharap seluruh pohak menahan diri untuk tidak menjadi corong penyebaran hoaks, terutama soal UU Cipta Kerja tersebut”.

“Jika kita mau duduk bersama, SMSI memastikan UU Cipta Kerja memberikan perlindungan yang komprehensif bagi tenaga kerja. Bahkan untuk pekerja kontrak pun diberikan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

”Kita sudah cek dan kami pastikan UU Cipta Kerja membuat para tenaga kerja akan banyak terbantu,” jelas Firdaus.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Azis Syamsuddin meminta masyarakat tidak terprovokasi hoaks di media sosial terkait poin-poin penting yang ada dalam UU Cipta Kerja.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Azis Syamsuddin

Dia meminta masyarakat dapat membaca secara utuh dan tidak terpengaruh hoaks di media sosial yang disebarkan dan dibuat secara sengaja oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

“Saya minta masyarakat dapat menyaring dan melakukan kroscek terlebih dahulu terhadap informasi yang beredar. Hal itu agar informasi yang masuk tidak membuat kita mudah terhasut dengan informasi yang bohong atau hoaks,” kata Azis Syamsuddin kepada awak media usai sidang paripurna pengesahan Omnisbus Law di Jakarta.

Dia meminta aparat kepolisian dapat mengungkap pelaku penyebaran hoaks tersebut dan membuka motifnya. 

“Seluruh elemen masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial,” jelasnya. (Kew/Yan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *