22/01/2021

Menolak Didatangi Wartawan, Kepala Desa Sumberreja Nantang Adu Bacok

Bekasi, MITRA NEWS – Belum lama berselang, publik dikejutkan dengan statement arogansi para kepala desa tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sukabumi lewat video pernyataan melawan LSM dan Wartawan. Meski akhirnya melakukan klarifikasi resmi dan meminta maaf lewat video, kejadian tersebut meninggalkan coretan hitam dan preseden buruk di kalangan insan pers dan LSM.

Hal semirip dilakukan Kepala Desa Sumberreja, Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, Ibong Ibrahim saat hendak didatangi wartawan yang berniat silaturahmi kepadanya. Ibong tak segan segan mengucap kalimat yang tidak pantas diucapkan sosok Kepala Desa. 

Selain mudah mengucap kalimat tolol, Ibong kerap mengeluarkan nada yang memprovokasi pegawainya untuk perang terhadap wartawan. 

“Ya, selain sering mengatakan tolol, kepala desa Sumberreja ini juga pernah menantang adu saling bacok dengan wartawan yang dianggapnya mengobok obok kebijakan Kepala Desa,” ungkap Yanto, koordinator liputan Mitranews.net dalam laporannya ke kantor redaksi, Rabu (02/12/2020) malam.

Dijelaskan Yanto, keberadaannya di kantor Desa Sumberreja bersama sejumlah wartawan mempertanyakan dana rutilahu yang dikelola Pemerintah Desa Sumberreja. Namun saat menghadapi wartawan, reaksi Kepala Desa terkesan tidak bersahabat dan bernada mengancam.

“Tidak pantas seorang pemimpin yang harusnya menjadi panutan masyarakat bersikap selayaknya preman, apalagi disaksikan pegawai desa,” ungkap Yanto.

Sebelumnya, kalangan media memperoleh temuan tentang dugaan korupsi yang dilakukan Ibong Ibrahim.  Kepala Desa yang kerap menunjukan status pewartanya itu disinyalir merekayasa anggaran dana desa tahun 2019 tahap pertama untuk pembuatan Drainase limbah rumah tangga dan pengecoran Jalan lingkungan.

Lalu anggaran tahap kedua untuk pekerjaan pemeliharaan pembuangan air limbah dan pengerasan jalan lingkungan.

Total dana desa yang digelontorkan melalui sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu sebesar Rp.624.000.000,-, namun dalam pelaksanaannya hanya menghabiskan anggaran senilai Rp.291.200.000,-.

Temuan tersebut lalu disampaikan kepada Ibong Ibrahim, namun dibantah. “Data itu tidak valid,” tegas Ibong.

Menanggapi fenomena sikap Kepala Desa yang arogan tersebut, Lembaga Peduli Nusantara mengingatkan Kepala Desa siapapun dan dimanapun untuk tidak bersikap arogan saat mendapat amanah dari rakyat. 

Karena, sebagaimana diatur Permendagri nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Kepala Desa arogan beresiko diberhentikan oleh Bupati atau Walikota berdasarkan adanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD atau nama lain) yang diterima melalui Camat.

Dalam Permendagri tersebut cukup jelas mengatur tentang tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, salah satunya karena diberhentikan.  

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

  1. Berakhir masa jabatannya.
  2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
  3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa.
  4. Melanggar larangan sebagai kepala Desa.
  5. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
  6. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
    (Ram)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *