17/05/2021

Normalisasi Tanggul Cibulakan Abaikan Prosedur

Bekasi, MITRA NEWS – Lagi, proyek normalisasi sungai di wilayah Kabupaten Bekasi tidak mengikuti standar operasional prosedur yang diterapkan pemerintah. Seperti terjadi di desa Sukamakmur Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi.

Dalam pantauan wartawan, pekerjaan proyek pengangkatan lumpur sungai di wilayah tersebut tidak memasang papan informasi, tidak menggunakan marka jalan untuk keselamatan pengendara atau pengguna jalan dan juga tidak memenuhi standar K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja) untuk menghindari resiko kecelakaan kerja yang kerap terjadi.   

Beberapa faktor lainnya yang diabaikan pelaksana proyek dalam kegiatan normalisasi sungai tersebut adalah tidak ada orang mengatur lalu lintas jalan sehingga menimbulkan kemacetan.

Terlihat 2 kendaraan berat melintang di bahu jalam sehingga mengganggu pengendara bermotor di dua jalur utama jalan kampung pembetokan dan jalan kampung Cibulakan.  

Selain itu, beberapa peristiwa kecelakaan kerap terjadi yang diakibatkan pengendara sepeda motor tergelincir saat melintasi jalan licin di sekitar proyek normalisasi tersebut. 

Mengenai hal tersebut, sejumlah warga sempat mendatangi mandor proyek dan menyampaikan kekesalannya akibat mengerjakan proyek tanpa aturan.

“Pemborong atau pelaksana proyek seharusnya mematuhi prosedur dalam menjalankan kegiatan jangan seenaknya sendiri apalagi sampai memakan korban. Mereka harus bertanggung jawab akibat dari kelalaian ini,” ungkap Munan Suherlan, BPD Desa Sukamakmur saat ditemui wartawan. 

Dia mendesak pihak pelaksana agar bertanggungjawab atas beberapa kejadian kecelakaan yang membuat warga pengguna jalan jatuh akibat licin.

Seperti diketahui, proyek normalisasi sungai tersebut dikerjakan CV Kevin Jaya yang beralamat di Ratu Jaya RT 005 RW 003 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok.

Perusahaan itu dinyatakan sebagai pemanang tender dengan pagu anggaran Rp 698.420.000.00 bersumber pada anggaran APBD Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2020.

Menutup pembicaraan dengan wartawan, Munan Suherman meminta agar Dinas PUPR sebaiknya mem-blacklist perusahaan yang tidak bertanggungjawab tersebut karena akan menjadi presenden buruk bagi citra Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

“Dengan banyaknya pelanggaran dan sampai menimbulkan korban, pihak perusahaan harus bertanggungjawab!,” tegasnya. (Yan/kew)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *