Barkah Dwi Handoko : Perkara Buldozer DLH Kab. Bekasi, Akan Dinaikkan ke Penyidikan

  • Bagikan

BEKASI, Mitranews.net – Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengaku optimis perkara dugaan mark up pengadaan 3 unit Buldozer tahun anggaran 2019 di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi bisa dimejahijaukan. “Terkait perkara Buldozer rangkaian penyelidikannya sudah selesai, pasti statusnya akan dinaikkan ke penyidikan,” pungkas Barkah.” ucap Kepala Seksi (Kasie) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Barkah Dwi Hatmoko kepada wartawan di kantornya, Jumat (11/06/2021) sore.

Menurut dia, pihak Kejaksaan bertindak profesional dan transfaran dalam pengungkapan perkara ini. Artinya jika statusnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan maka akan ada press release nya.

Harapan Tokoh Terhadap Sekda Kabupaten Bekasi 1 Juli 2021 Mendatang

“Nanti akan kami buatkan release resmi jika sudah ada peningkatan dalam kasus ini,” terang Barkah. 

Dia berharap masyarakat Kabupaten Bekasi dapat bersabar karena pihak Kejaksaan akan bekerja secara professional dan transparan. “Intinya kami tindaklanjuti perkara  buldozer ini dengan serius, tunggu tanggal main saja,” singkatnya. 

Diketahui, kasus dugaan mark up pengadaan alat berat buldozer senilai Rp 8,4 miliar sudah dimulai oleh kegiatan seksi intelijen. Kegiatan intelijen tersebut telah berjalan sejak 2020 lalu berupa pengumpulan data dan pemeriksaan terhadap pihak pengadaan, pelaksana dan penyedia barang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

Dedy Supriadi : Pengentasan Banjir Kali Bekasi dan Citarum Mulai Realisasi Tahun 2021

Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Kabupaten Bekasi Anwar Soleh mengomentari penanganan hukum yang sudah selesai di tahap penyelidikan oleh pihak Kejaksaan. 

Menurutnya, sesuai Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

“Sehingga, penyelidikan itu dilakukan untuk menentukan suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana itu bisa  ditingkatkan ke penyidikan,” jelas Anwar.

Artinya, jika perkara sudah masuk ke tahap penyidikan maka tindak pidananya sudah ditemukan. “Tinggal mencari tersangkanya saja,” jelasnya. (M.AS)

Penulis: MustikaEditor: Alisani
banner 120x600
  • Bagikan