Kategori: MITRA NEWS

Bekasi, MITRA NEWS – Warga Desa Sumberreja menerima bantuan langsung tunai anggaran tahun 2020 tahap ke 2 yang di bagikan langsung oleh pihak pemerintah desa dan BJB di gedung aula kantor desa Sumberreja, Rabu (06/07/2020) pagi.

Hendra (22 thn), salah satu penerima dana BLT warga RT 04 RW 05 kepada MITRA News mengatakan dengan adanya bantuan tunai mengurangi beban hidupnya setelah terdampak COVID.

“Alhamdulillah penerimaannya baik dari pihak pemerintahan desa,” ucapnya.

Kepala Desa Sumberreja, H Ibong mengatakan pembagian BLT tahap ke 2 dibagikan untuk 86 warga tidak mampu yang terdampak Covid-19.

“Acara hari ini berjalan sesuai normatif dan aturan yang ditempuh sebgaiamana himbauan Kemendes PDT RI dan DPMD kabupaten Bekasi,” kata Ibong.

Dihadiri Bhabinkamtibmas Aiptu Dwie dan Babinsa TNI AD Sersan Amar, pelaksanaan BLT di Desa Sumberreja berjalan aman dan kondusif.

“Ke depan akan lebih exstra lagi terhadap pemerintahan, terutama pembinaan bagi ketua RT dan ketua RW agar lebih giat lagi dalam pelaksanaan pendataan di masyarakat,” pungkasnya. (Yanto)

Ada yang menarik dalam sidang perkara dugaan pemalsuan data atas jual beli aset tanah yang dilaporkan Dr. Lucky Azizah Bawazi ke Polres Bogor, beberapa bulan silam. Terlapor, Fikri Salim, rupanya suami siri dari pelapor, yakni dr Lucky. 

Bogor, MITRA NEWS – Sidang perkara Fikri Salim yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Senin (22/06/2020) terlihat tegang. Hal itu lantaran sinyal pemancar video teleconferens call dari saksi “Soni” yang berada di Rumah Tahanan Pondok Raje terganggu cuaca buruk. Akibatnya, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan gelar perkara tersebut.

Di sela-sela akhir persidangan, Edo, perwakilan pihak penggugat mengatakan kepada wartawan bahwa Dr. Lucky Azizah Bawazir menuntut Fikri Salim karena terbukti telak melakukan pemalsuan data terhadap jual beli aset tanah miliknya. 

“Fikri Salim dituntut dr. Lucky atas dugaan tindak pidana pemalsuan, penipuan, dan masih banyak lagi,” kata Edo. 

Namun Edo tidak menjelaskan secara rinci alasan dr. Lucky menuntut Fikri Salim. “Untuk lebih rinci, lebih baik langsung ke Jaksa saja bertanyanya,” kata dia.

Secara terpisah, ditemui wartawan di tahanan ruang tunggunya, Fikri Salim mengaku dirinya merupakan suami siri dari dr Lucky Azizah Bawazir. 

“Iya mas, saya ini suami dari Prof. Dr. Lucky Azizah Bawazir,” ucap Fikri Salim.

Sebelum menjadi suami siri dr. Lucky, dirinya mengaku bekerja sebagai supir pribadi dari pasangan suami istri dr. Lucky dan dr. Rudi. Kedua pasangan tersebut sering terlibat cekcok dan akhirnya berujung dengan perceraian.

“Silahkan konfirmasi kepada dokter Rudi benar atau tidaknya keterangan saya ini,” kata dia.

Tak lama setelah bercerai, Fikri Salim mengaku diminta dr. Lucky untuk menjadi suami sirinya. “Ya, setelah berhasil menggugat cerai Dokter Rudi, tak lama Dr. Lucky Azizah Bawazir mengajak saya menikah,” tuturnya.

Diakui Fikri Salim bahwa pernikahan mereka dilakukan melalui penghulu dan disaksikan sejumlah kerabat dekat. Namun pernikahan itu tidak dilengkapi dengan bukti surat nikah yang saha secara negara.

“Saya akui pendidikan saya rendah dan bahkan Sekolah Dasar pun tidak tamat makanya kalau disuruh membaca dan menulis agak kurang lancar,” kata Fikri Salim.

Adapun keahlian yang dimilikinya hanya sebatas menyupir. “Makanya saya mau menerima ajakan pernikahan ini meski secara siri, dan sepertinya bu dokter pun mau menerima saya apa adanya,” ujarnya seraya menekankan bahwa dr. Lucky menjanjikannya memberi pelajaran menulis dan membaca setelah menjalani hidup bersama sebagai pasangan suami istri.

“Makanya saya masih tidak paham sama sekali kenapa bu Dokter Lucky Bawazi, istri saya yang saya nikahin secara siri menuduh saya melakukan persekongkolan dan penipuan atas aset tanah dia,” kata
Salim.

Karena, semua pekerjaan yang dia lakukan ini selalu atas arahan dari Dr. Lucky Azizah.

“Tidak seharusnya berakhir seperti ini,” kata Fikri Salim mengakhiri prmbicaraan. (Akew)

Bekasi, MITRA NEWS – Terkait ramainya pemberitaan mengenai Heri Shop (BKI) yang dinilai tidak memiliki izin dan dibekingi oknum aparat desa, sejumlah tokoh dan warga Perum BKI (Bumi Kahuripan Indah) melakukan klarifikasi. Seperti diungkapkan Dede Sugiarto, salah satu warga Perum BKI.

Dede yang merupakan salah satu jurnalis media online itu menyebutkan jika pemberitaan yang menyebar luas di sejunlah media masaa terkesan menyudutkan warga BKI.

“Seharusnya konfirmasi terlebih dahulu dan berikan hak jawab sebagai pembelaan, jangan sepihak,” keluhnya kepada wartawan, Jumat (03/06/2020) malam.

Menurutnya, sebagai jurnalis sangat penting memberikan kesempatan menjawab kepada sumber yang akan jadi pemberitaan sebagaimana diatur UU Pers nomor 40 tahun 1999 dalam pasal 1, pasal 5, pasal 11, dan pasal 15 yang menyebutkan bahwa Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

“Saya sangat menghargai rekan-rekan satu profesi dalam melakukan tugas sebagai kontrol sosial, namun jika membaca berita mengenai Heri Shop saya ikut prihatin, karena selaku media kita dituntut memberikan informasi yang berimbang,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Suryo Sudharmo, salah satu jurnalis yang menjabat ketua IWO Indonesia (Ikatan Wartawan Online Indonesia) Kabupaten Bekasi.

Diakuinya bahwa pemberitaan tentang BKI terlalu menyudutkan dan sepihak. ” Saya melihat beritanya berat sebelah, terkesan menjustifikasi dan tidak memperhatikan Kode Etik Jurnalistik yang menjunjung tinggi Azaz Praduga tidak bersalah”.

“Sebagai media profesional, seharusnya lebih obyektif dalam mengeluarkan berita, jangan terkesan berat sebelah, kasih dong narasumber nya menjawab, karena dia punya hak jawab dan itu harus dihargai oleh setiap insan pers,” jelas Suryo.

Dijelaskannya bahwa Heri yang merupakan pemilik Heri Shop memang berjualan di rumahnya. Namun Heri mengaku sudah memiliki izin SKU (Surat Keterangan Usaha) dari Pemerintah Desa Sukamanah.

“Dia mengaku selama dua tahun terakhir ini membuka usaha toko alat-alat rumah tangga di rumahnya. Tadinya jualan keliling, tapi sekarang memilih berdagang di rumahnya,” kata Suryo.

Adapun berita yang menyebutkan Heri kmemiliki ijin, itu salah besar.

“Saya sudah lihat izinnya dan reami dikeluarkan pemerintah desa, termasuk izin dari RT dan RW,” terangnya.

Di tempat yang sama, tokoh masyarakat dan ketua DKM Musholla Al Hijrah, H. Solihin menjelaskan bahwa fasos dan fasum yang digunakan Heri sebagai musholla dan parkir adalah untuk kepentingan masyarakat umum, dan sama sekali tidak dipungut biaya.

“Adanya pemberitaan yang sepihak telah merugikan secara nama baik dan saya sangat menyayangkannya karena sangat merugikan warga BKI,” ungkapnya.

H. Solihin mengingatkan agar pemberitaan berimbang dan objektif jangan sampai membawa opini yang bisa menimbulkan fitnah. (Akew)