Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Terpilih Budiyanto Gelar Halal Bi Halal Sekaligus Syukuran Perolehan Hasil Pileg 2019

Bekasi, MITRA NEWS – Masih dalam suasana Idul Fitri 1440 H, anggota DPRD Kabupaten Bekasi terpilih Budiyanto, S.Pi menggelar syukuran dan halal bi halal di rumah tinggalnya, Cluster Riviera Kota Modern Delta Mas, Cikarang Pusat, Minggu (14/07/2019).

Di kesempatan ini, Budiyanto menjalin tali silaturahmi dan konsolidasi dengan kader PKS, sekaligus menampung aspirasi warga, setelah Pemilu 2019.

Acara Halal bihalal dan silaturahmi ini dihadiri sedikitnya 3.000 Sahabat Budiyanto, para kader PKS dan fungsionaris DPD PKS Kabupaten Bekasi.

Tampak dalam Halal Bihalal tersebut, yakni anggota DPR RI terpilih Ust. Akhmad Syaikhu, Ust. Sa’duddin, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat terpilih ust. Faizal Hafan Faridz, Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi ust. Moh. Nuh dan Kapolsek Cikarang Pusat AKP Somantri diwakili jajaran Intel Polsek.

Selain itu juga hadir ketua dan pengurus DPC PKS se-Dapil 1 Kabupaten Bekasi, para caleg PKS se-Dapil 1 Kabupaten Bekasi, seluruh kader, tim sukses dan relawan Budiyanto se Dapil 1 Kabupaten Bekasi, keluarga besar FPI se Dapil 1, keluarga besar Viking Bekasi, keluarga besar ormas BATARA KARANG, keluarga besar Masjid Attauhid Kota Deltamas, keluarga Besar Cluster Riviera, keluarga besar Bani Kuntar, keluarga besar Mbah Anom, keluarga besar Mamah Yanti dan pak Rustono, keluarga besar Abah M. Masdi Miharja, keluarga besar Abah H. Endu dan Ema Hj. Komariah.

“Alhamdulilah, di akhir pekan ini bisa melaksanakan halal bihalal sekaligus mengadakan syukuran pasca Pemilu 2019 atas kemenangan PKS. Ini dalam rangka silaturahmi dengan para kader PKS, konsolidasi partai, relawan, rekan-rekan media dan masyarakat,” ucaap Budiyanto dalam sambutannya.

PKS Dapil 1 Kabupaten Bekasi, kata Budiyanto sudah melaksanakan amanah dengan baik, terus berdaya guna dan juga bisa berkhidmat untuk rakyat.

“Tentunya, patut kita apresiasi kerja keras para kader PKS yang luar biasa, para sahabat Budiyanto dan para simpatisan yang secara sukarela bahu-membahu hingga memperoleh 10 kursi di DPRD Kabupaten Bekasi,” ucapnya.

Secara partai, tambah dia, PKS pun meraih kemenangan di Jawa Barat berkat gotong-royong bersama.

“Halal bihalal ini sengaja digelar. Bagi saya pribadi, ini adalah sebuah bentuk pengakuan kepada pendukung saya saat mencalonkan menjadi wakil rakyat. Dan atas nama pribadi dan keluarga juga meminta maaf jika ada keterbatasan dalam jamuan”.

“Berkat dukungan para kader PKS dan Sahabat Budiyanto inilah, saya terpilih kembali duduk di DPRD Kabupaten Bekasi dan menjadi wakil rakyat pilihan masyarakat dari daerah pemilihan Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Serang Baru, Cibarusah, Bojongmangu dan Setu,” ungkapnya.

Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Ust. Moh Nuh dalam sambutannya mengatakan bahwa pihaknya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh kader partai.

Penghargaan tersebut, menurut Moh Nuh patut disampaikan karena seluruh jajaran PKS berhasil memberikan torehan positif partai bernomor urut delapan di ajang pemilu 2019 itu.

Oleh karenanya, menurut Moh. Nuh, pihaknya berharap momentum halal bi halal menjadi ajang silaturahmi sekaligus syukuran atas prestasi tersebut.

“Melalui momen halal bi halal dan silaturahmi ini, saya menyampaikan penghargaan dan rasa syukur karena PKS dapat mencapai posisi runner – up secara nasional serta, meraih prestasi positif di Kabupaten Bekasi,” ujar Moh. Nuh.

Usai sambutan sambutan, acara dilanjutkan dengan penyerahan Budiyanto Awards bagi tim sukses yang memperoleh suara terbanyak di desanya.

Selain itu, penghargaan juga diberikan terhadap tim sukses yang memenangkam suara terbanyak di tiap-tiap TPS. Penghargaan secara symbolis diserahkan oleh Ustad Sa’duddin dan Ustad Faisal Hafan Faridz.

(DOM)

Said Ahmad Sungkar : “Islam Agama Cinta Damai, Mari Jaga Persatuan NKRI”

Pekalongan, MITRA NEWS – Ustadz Said Ahmad Sungkar (58) yang dimasukkan Kemenkeu Amerika Serikat (AS) pada Rabu (18/9/2103) dalam daftar teroris internasional mengatakan bahwa tuduhan AS salah alamat.

Pria yang akrab disapa Ustadz Said Sungkar ini menegaskan bahwa dirinya bukanlah anggota Jama’ah Islamiyah (JI) dan Jama’ah Ansharut Tauhid (JAT) yang oleh negeri penjajah AS sebagai organisasi teroris.

“Ya biar Amerika itu bertanya kepada pengurus JI dan JAT, apakah saya ini anggota JI dan JAT atau bukan. Saya ini bukan anggota JI atau JAT. Saya ini hanya seorang penceramah biasa. Jadi salah alamat tuduhan Amerika itu” kata Ustadz Said Sungkar di Pekalongan.

Lebih lanjut, Ustadz Said Sungkar mengatakan bahwa dirinya fokus berdakwah memperbaiki akhlak umat, tidak mau terlibat dengan urusan yang lain.

“Saya hanya fokus berdakwah memperbaiki akhlak umat, tidak mau terlibat urusan lain baik itu teroris ataupun politik” tuturnya

Ditanya mengenai persatuan, dirinya mengajak para masyarakat khususnya umat islam untuk menjaga persatuan NKRI.

“Islam itu agama cinta damai, tidak menyukai kekerasan kecuali sudah didzolimi. Marilah sama-sama kita menjaga perdamaian dan kesatuan NKRI” imbuhnya.

(***)

SARAN TATIB PANLIH : Cawabup Telah Memiliki KTP Kabupaten Bekasi Minimal 3 Bulan

Bekasi, MITRA NEWS – Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar putra daerah sudah saatnya dipikirkan oleh wakil rakyat Kabupaten Bekasi, khususnya mengenai pencalonan Wakil Bupati Bekasi sisa periode tahun 207-2022.

“Landasan filosofisnya yakni belum adanya keadilan dalam upaya keberpihakan dan pemberdayaan kepada putra daerah terkait hak berpartisipasi di bidang pemerintahan,” kata Ketua Umum Watch Relation of Corruption (WRC) Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia, Arie Chandra, SH kepada MITRA NEWS, Kamis (4/7/2019).

Arie Chandra, SH

Sedangkan landasan sosiologisnya, tuntutan putra daerah untuk diberikan peran seluas-luasnya menjadi penyelenggara utama pemerintahan di Kabupaten Bekasi.

Praktisi hukum yang mencalonkan pimpinan KPK ini mengatakan, tuntutan putra daerah bisa menjadi landasan bagi parlemen untuk menyusun Ranperdasus (Rancangan Peraturan Daerah Khusus) tentang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi.

“Nantinya, salah satu butir utama Ranperdasus tersebut yakni diakomodirnya putra asli Kabupaten Bekasi sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,” terang Arie.

Dia mengapresiasi adanya tuntutan masyarakat yang menolak keberadaan orang luar Kabupaten Bekasi masuk dalam daftar calon Wakil Bupati Bekasi sisa periode tahun 2017-2022.

“Mestinya tim seleksi dari parpol cermat tentang hal ini dan terutama panitia pemilihan di tingkat DPRD harus membuat aturan terkait identitas calonnya terlebih dahulu, sehingga segala sesuatunya jelas dan tidak mudah dibatalkan karena cacat hukum,” sarannya.

Untuk itu, panitia pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi sesegera mungkin membuat persyaratan Calon Wakil Bupati Bekasi sisa periode 2017-2022, dan bila memungkinkan, salah satu butirnya mensyaratkan telah memiliki e-KTP daerah pencalonan minimal 3 bulan.

“Hal ini sejalan dengan asas Undang Undang tentang Otonomi Daerah, jika hal ini dimasukkan dalam tata tertib panlih, maka akan lebih ideal sistem pemilihannya,” terang Arie.

Sebelumnya, Aliansi Ormas Bekasi yang terdiri dari 28 organisasi masyarakat mendeklarasikan penolakan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bekasi dari luar daerah.

Aksi penolakan terhadap cawabup Bekasi asal luar daerah

Ketua AOB Zaenal Abidin Senin meyakini masih banyak putra asli Bekasi yang pantas dan mampu menduduki jabatan wakil bupati.

“Kami sepakat, untuk menjadi wakil bupati, masih banyak warga asli Bekasi yang pintar, cerdas, serta mumpuni. Bahkan, mampu membawa perubahan Kabupaten Bekasi ke arah yang lebih baik. Jadi kenapa mesti dari luar yang tidak paham tentang Bekasi,” katanya.

Lamzah Hertansyah, tokoh masyarakat Kecamatan Cikarang Selatan menyatakan hal senada dalam aksi protesnya.

Dia menolak dengan alasan masyarakat luar Kabupaten Bekasi tidak memiliki komitmen ke-Bekasi-an.

“Seorang pemimpin dituntut memiliki nilai-nilai kepemimpinan kultural, yaitu kepemimpinan yang bekerja atas kesadaran nilai-nilai budaya. Masih banyak putra-putri Bekasi yang kreatif dan inovatif untuk membangun Kabupaten Bekasi,” tegasnya.

(DOM)

BPJS Kesehatan Sambangi Desa Hegarmukti

Bekasi, MITRA NEWS – Desa Hegarmukti merupakan desa di Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi yang menjadi sasaran program Desa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Konsep Desa JKN merupakan terusan dari Program Gandrung JKN (Gerakan Desa Urun Bareng – Jaminan Kesehatan Nasional) sinergi BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan memanfaatkan teknologi informasi (SMART Kampung),” ucap perwakilan BPJS Kesehatan Kabupaten Bekasi, Yosma di hadapan perangkat desa Hegarmukti, BPD, ketua RT, ketua RW dan Kadus pada saat rapat Minggon di Desa Hegarmukti, Kamis (4/7/2019).

Menurut dia, salah satu upaya kemandirian masyarakat, konsep desa JKN meliputi empat aspek yaitu kepesertaan JKN, pengumpulan iuran, pelayanan kesehatan dan pojok layanan peserta.

“Tujuannya, dengan Desa JKN dapat dibentuk Desa yang mampu memandirikan penduduknya untuk dapat berswadaya dan swadana bergabung menjadi peserta JKN dan dapat menunjang peningkatan derajat kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Kepala Desa Hegarmukti Ajo Subarjo menyatakan bahwa Desa Hegarmukti termasuk satu desa yang diunggulkan, khususnya dalam hal kepariwisataan.

“Upaya menuju Desa Wisata sebagaimana digaungkan BUMDESa Hegarmukti Lestari, sangat layak program JKN diadkan di desa ini,” ucapnya.

Sehingga, dengan adanya Desa JKN, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan BPJS Kesehatan, khususnya layanan pendaftaran peserta.

“Jadi tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan, masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara mandiri di kantor desa Hegarmukti,” terangnya.

Adapun jadwal pendaftaran BPJS Kesehatan di Desa Hegarmukti akan dilaksanakan pada Selasa, 09 Juli 2019 pukul 10:00 wib sampai dengan 14:00 wib.

Sebagai informasi bahwa untuk bisa mendaftarkan sebagai peserta JKN, beberapa persyaratan harus dibawa, seperti fotocopy KTP, KK, buku tabungan (Bank Mandiri, BNI, BRI) mengisi formulir dan membawa materai 6.000.

“Untuk iuran bulanan kami bagi menjadi 3 pilihan kelas rawat, yakni kelas 1 sebesar 80 ribu, kelas 2 sebesar 51 ribu dan kelas 3 sebesar 25.500,” tambah Yosma.

(DOM)

Absensi “Fingerprint” di Desa Hegarmukti? Ada

Bekasi, MITRA NEWS – Desa Hegarmukti di Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, termasuk salah satu dari banyak desa di Indonesia yang telah menggunakan sistem absensi fingerprint (sidik jari) di kantor pemerintahannya.

Kaur Pemerintahan Desa Hegarmukti, Tarya membenarkan absensi fingerprint diberlakukan kepada seluruh aparatur pemerintah desa setempat, mulai dari Kaur dan Staff Pemerintah Desa Hanura hingga Kepala Dusun, ketua RW dan ketua RT.

Menurutnya, penerapan absensi dengan sistem finger print bagi aparatur pemerintah Desa Hegarmukti ini merupakan hasil musyawarah dari seluruh perangkat desa mulai dari Kepala Dusun hingga Kepala Desa yang bertujuan agar seluruh perangkat desa dapat datang dan pulang dengan tepat waktu.

Penerapan absensi fingerprint ini dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 83 Tahun 2016 tentang peningkatan aparatur desa.

Dengan adanya bantuan dana desa, aparat diharapkan lebih meningkatkan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayan yang terbaik kepada masyarakat.

“Semua aparatur desa harus masuk tepat waktu pada pukul 08.30 dan pulang pukul 14.30 WIB,” jelas Kepala Desa Hegarmukti, Ajo Subarjo.

Disebutkan juga, jika tingkat kehadiran aparatur pemerintah desa setempat kurang baik maka tunjangan bagi aparatur pemerintah desa tersebut akan dikurangi.

(DOM)