Sistem Ngebut, Peningkatan Jaling Dalam Perumahan Puri Insani Diduga Kurangi Volume

  • Bagikan

BEKASI – Perbaikan jalan lingkungan dalam perumahan di Kabupaten Bekasi mulai disoal. Kegiatan yang semestinya digelar September 2020 berjalan molor dan baru dikerjakan pada penghujung Desember 2020.

Selain molor, buah aspirasi warga perumahan yang diserap pemerintah daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam pelaksanaannya diduga mengurangi volume beton oleh vendor kontraktor rekanan Pemkab Bekasi. Seperti terjadi di Perumahan Puti Insani, Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi.

“Kegiatan peningkatan fasilitas jalan dan saluran air di 21 Kecamatan se-Kabupaten Bekasi menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi 2020 sebesar Rp 60 miliar untuk ratusan titik di kawasan perumahan,” jelas Ketua Lembaga KPK, Anwar Soleh saat menyidak pekerjaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Kabupaten Bekasi di Perumahan Puri Insani Tegal Danas Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, Jumat (25/12/2020) dini hari.

Menurutnya, pekerjaan tersebut ditemukan banyak kejanggalan. Selain dikerjakan pada malam hari, ketebalan yang seharusnya 15 cm tidak pada praktiknya.

“Semua tim kita sebar memantau pekerjaan peningkatan sarana perumahan ini,” kata Anwar.

Selain rawan pengurangan volume, kualitas pekerjaan harus diperhatikan. Dirinya mengerahkan tum untuk meminta surat jalan dari pihak kontraktor dan memeriksa Rencana Anggaran Biaya terhadap kegiatan kegiatan tersebut. 

Diakuinya bahwa warga perumahan menyambut baik kegiatan peningkatan fasilitas jalan dan saluran air di lingkungan perumahan. 

“Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja menjawab keluhan masyarakat tentang kondisi jalan perumahan yang tidak layak sementara di sisi lain pengembang perumahan itu belum menyerahkan ke pemerintah daerah”.

Secara terpisah, Kepala Divisi Korupsi dan Politik LSM SNIPER Indonesia, M. Madrawi mengatakan bahwa dengan diterapkannya sistem e-katalog di Kabupaten Bekasi menuai masalah. 

“Seharusnya nilai pekerjaan dua kali lebih baik, tapi menjadi dua kali merosot nilai pekerjaannya,” ungkap Madrawi. 

Selain itu, sistem e-katalog terindikasi menjadi arena ruang korupsi baru yang dilakukan pihak Dinas Tarkim dengan para juragan vendor. “Kondisinya bikin bangkrut kontraktor,” tegas Madrawi.

Sementara itu anggota DPRD Kabupaten Bekasi Budiyanto mengatakan bahwa program peningkatan sarana di kawasan perumahan merupakan buah aspirasi warga perumahan yang diserap pemerintah daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan dituangkan ke dalam program prioritas Kabupaten Bekasi mulai tahun ini.

“Pada dasarnya setiap warga Kabupaten Bekasi memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan, baik yang tinggal di lingkungan permukiman maupun perumahan. Semua membayar pajak dan dari situ pemerintah melakukan pembangunan,” ungkapnya.

Menurut Budiyanto, warga di perumahan banyak yang mengeluhkan kondisi jalan perumahan yang tidak layak. Namun di sisi lain pengembang perumahan itu belum menyerahkannya ke pemerintah daerah. 

“Kita berusaha mencarikan regulasi yang membolehkan pemerintah daerah melakukan perbaikan jalan meski pengembang belum menyerahkan fasos-fasum tersebut, makanya mulai tahun ini kita kerjakan,” kata Budiyanto. (Yanto)

banner 120x600
  • Bagikan